TANAH KARO-SUMBER
Dugaan ketua DPRD Karo terlibat mafia proyek di Pemkab Karo semakin mendekati kenyataan. Terbukti, alam rapat dengar pendapat DPRD dengan Dinas PUD Karo terungkap, ketua DPRD mengaku pusing menghadapi persoalan dirinya yang terduga terlibat sebagai mafia proyek sebagaimana diberitakan surat kabar ini.
Alih-alih untuk meng-clear-kan persoalan, rapat tersebut malah berakhir tanpa sebuah keputusan. Malah kabarnya Kadis PUD Karo menantang digelarnya rapat tertutup. Dalam rapat tertutup itu Kadis PUD Karo menyatakan akan membeberkan sejumlah proyek yang terduga sudah ‘dikavling’ oknum ketua dewan tersebut.
Usai rapat tersebut, oknum ketua DPRD Karo yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mendadak mengaku sakit kepala (pusing) dan langsung meninggalkan ruang rapat disusul anggota dewan lainnya.
Informasi diperoleh kru SUMBER, usai rapat tidak semua anggota dewan meninggalkan ruang rapat. Menurut sumber yang layak dipercaya, oknum mantan Ketua DPRD Karo Siti Aminah Br Perangin-angin terlibat perbincangan serius dengan Kadis PUD Karo. Keduanya terduga membicarakan kasus dugaan mafia proyek tersebut.
Sementara itu sejumlah sumber di lingkungan Pemkab Karo mengungkapkan, kasus dugaan mafia proyek yang terduga melibatkan oknum ketua DPRD Karo sudha menjadi perbincangan hangat di kalangan PNS Pemkab Karo. Malah nama Plt Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, mulai mencuat ke permukaan pasca suksesnya gerakan pemakzulan terhadap mantan Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur “Karo Jambi” Surbakti.
Saat ini sejumlah oknum yang mengaku-ngaku sebagai ‘pahlawan pemakzulan’ mulai menampakkan ‘taringnya’ dan mulai berani mengintimidasi para Kadis. “Bukan hal baru lagi bagi setiap SKPD.
Setelah Kepres pemakzulan turun, sebenarnya mereka (aktor pemakzulan) sudah mulai pasang tabiat kalau proyek harus dikondisikan,” ucap sumber terpercaya kepada wartawan di kantor bupati Karo sembari meminta namanya tidak dituliskan. “Nama saya tidak usah ditulislah, saya pegawai rendahan nanti malah rumit pula,” pintanya sembari
menambahkan Plt Bupati Karo Terkelin Brahmana terduga turut serta guna menguasai proyek APBD Karo TA 2014.
Indikasi lain mengenai dugaan keterlibatan Plt bupati dalam menguasai proyek secara gamblang dibeberkan sumber. Beberapa hari setelah diangkat sebagai Plt bupati, sejumlah pegawai PUD Karo datang untuk
menyampaikan dukungan atas peningkatan statusnya dari wakil menjadi Plt Bupati Karo. “Sayang para pegawai itu harus ‘gigit jari’ karena tidak diterima Plt bupati,”ujar sumber.
“Pertama bertugas saja sudah banyak PNS di sini (Pemkab Karo) yang menduga bakal terulang perilaku semena-mena pimpinan kepada bawahan. Begitu Ketua DPRD diberitakan terduga terlibat mafia proyek, pegawai di sini tidak heran lagi karena ketua itu sudah biasa sendirian keluar masuk di sini,” beber sumber lagi.
Menurut sumber, sejumlah SKPD kini sudah tidak berdaya menghadapi kekuasaan. Buntutnya, banyak proyek di sejumlah SKPD yang terduga sudah ’dikavling’ oknum tertentu mengatasnamakan ‘pahlawan pemakzulan’. Tidak ada asap jika tidak ada api. Tim investigasi SUMBER akan membuka tabir oknum tertentu dalam pencopotan mendadak Kabid Cipta Karya PUD Karo, Sarman Tarigan, ST.
Terpisah, terkait pemberitaan Ketua DPRD Karo terduga kuasai proyek hingga 120 miliar disinyalir sebagai imbalan pemakzulan terhadap mantan Bupati Karo, Kena Ukur Surbakti, mendapat reaksi keras dari Wakil Ketua Partai Demokrat Kab. Karo, Ir Irwan Sitepu.
Politisi partai berlambang mercy inipun meminta Plt Bupati Karo, Terkelin Brahmana dalam menjalankan roda pemerintahan tidak memberi celah adanya intervensi oknum tertentu terhadap SKPD dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek.
“Plt Bupati Karo harus mampu menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih. Jangan ada intervensi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab
terhadap SKPD dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek yang merugikan
masyarakat Karo,” tegasnya. (SB 05)
