OLEH : DARWIN SIPAHUTAR | pembaca SUMUTBERITA.com – MEDAN
Kasus korupsi di Sumatera Utara tahun 2013 bak jamur di musim hujan,parahnya lagi kasus korupsi ini banyak melibatkan para pejabat tinggi di jajaran Legislatif dan Eksekutif,sebut saja kasus korupsi yang paling seksi saat ini keterlibatan 33 Kabuputen/Kota secara berjama’ah mengeruk Anggaran Dana Bantuan Bawahan(BDB) dalam pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes). Korupsi berjama’ah ini diprakarsai oleh DPRD Sumut, Gubernur Sumut,Sekretaris Daerah Pempropsu,Biro Keuangan,Kepala Daerah,dan sejumlah Kepala Dinas tak ketinggalan ikut dalam mengambil bagian. Ungkap Sekretaris Umum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam indonesia(PKC PMII) Sumut Darwin Sipahutar
Hal ini diperparah lagi dengan sikap Polda Sumut yang enggan menahan tersangka korupsi,sudah bisa dipastikan sejumlah pelaku korupsi di Sumatera Utara bebas melenggang tanpa harus mendekam di penjara. Keengganan Polda sumut saat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut membuat pernyataan bahwa Polda memastikan tidak akan alias “ogah” untuk melakukan penahanan terhadap para tersangka, baik yang berasal dari kalangan pejabat pemerintah maupun pengusaha. Pernyataan ini membuat kita ragu akan kinerja dan komitmen Kapolda Sumatera Utara dalam memberantas Korupsi. Tutur Darwin Sipahutar
Maka dari itu PMII Sumut meminta kepada Kapolri untuk mencopot Kapolda dan Kombes Pol Dono Indarto dari jabatannya,karna dianggap telah melanggar UU HAM dan melakukan Diskriminatif dalam menegakkan hukum. Ini terbukti selama 4 bulan kepemimpinan Kombes pol Dono Indarto,penyidik belum pernah melakukan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi.
Seperti kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Kabupaten Nias Selatan yang merugikan negara senilai Rp9 miliar lebih dan penyidik menetapkan orang nomor tiga di Pemkab Nias Selatan sebagai tersangkanya,sampai saat ini kasusnya mengendap di Polda. Tidak adanya komitmen yang jelas dari Kapolda akan pemberantasan korupsi di Sumut,kita meminta kepada KPK untuk mengambil alih sejumlah kasus korupsi yang ada di Sumatera Utara,agar sumut bersih dari para koruptor.
