LAPORAN : BOY PRASETYA | WARTAWAN SUMUTBERITA.com
MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumetara Utara kembali diminta untuk segera
mengusut kasus dugaan korupsi di Dinas Pendapatan (Dispenda) Langkat.
Kali ini datang dari Direktur II Gerakan Penyalur Aspirasi Masyarakat
(GEPAMA) A.Sudrajat, Selasa (29/4), ketika diminta komentarnya
mengenai aksi unjukrasa yang dilakukan Mahasiswa Pancasila (Mapancas)
Langkat, beberapa waktu lalu via selulernya.
“Kita minta pihak kejaksaan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat
tersebut. Hal ini dilakukan, agar tidak muncul image dimata masyarakat
bahwa pihak kejaksaan setempat, maupun Kejatisu “bermain mata”,”
bebernya.
Sekedar latar, dari hasil audit BPK RI terhadap Dinas Pendapatan
Kabupaten Langkat Nomor 74.B/LHP/XVIII.MDN/04/2014 pertanggal 28 April
2013, dimana hasil audit tersebut terdapat kekurangan pembayaran pajak
reklame oleh wajib pajak atas kesalahan klarifikasi, ukuran dan sisi
Bilboard, serta kekurangan penetapan pajak reklame belum dicatat
minimal sebesar Rp55.810.700.
Kemudian, terdapat penyalahgunaan penerimaan pajak reklame yang
merugikan daerah sebesar Rp5.745.100, terdapat potensi pajak reklame
yang belum ditetapkan sebesar Rp552.660.000, yang terdiri dari pajak
reklame Billboard sebesar RP158.605.275 dan pajak reklame non
Billboard sebesar Rp394.055.141.
“Kita minta Bupati segera mengevaluasi jabatan Kadispenda Langkat,
Muliani. Dan, kami juga meminta pihak Kejari Stabat untuk segera
memanggil dan mengusut serius kasus dugaan korupsi di Dispenda
Langkat,” tegas Koordinator aksi, Ahmad Fadli SH.
Terpisah, Kadispenda Langkat, Muliana, ketika diminta tanggapannya
mengenai aksi unjukrasi ini ke nomor selulernya 08126513XXX enggan
membalas meski nomornya aktif. Sementara, dari data yang kami himpun,
ada beberapa pengadaan yang ada di Dispenda Langkat. Diantaranya,
pengadaan peralataan gedung kantor dengan nilai total HPS sebesar
Rp1.269.057.000, dan pengadaan barang cetakan dan penggandaan dengan
nilai total HPS sebesar Rp975.939.000.
