SUMUTBERITA.COM, Karo – Pasca dibentuknya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 tahun 2020 oleh pemerintah pusat, Pemkab Karo gerak cepat melakukan persiapan perdana untuk menyusun kebijakan strategis.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH disela-sela makan siang bersama Kepala Bappeda Ir. Nasib Sianturi M.Si, Kepala BKD Tomi Sidabutar, Kabag Umum dan Perlengkapan Hotman Brahmana, dan mantan anggota DPRD Karo Thomas Joverson Ginting di Kabanjahe, Rabu (22/7/2020).
Terkelin menuturkan, berdasarkan Perpres No. 82 Tahun 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 7 tahun 2020 telah dibubarkan dan dicabut oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo.
Menyikapi itu, untuk sementara Pemkab Karo akan mengerem dana refocusing sebelum ada Surat Keputusan (SK) baru sebagai landasan hukum agar ada legalitas dalam pemakaian dana tersebut. Pastinya, kata dia, tindak lanjut SK formasi baru sesuai Perpres No. 82 tahun 2020, baru dapat dibahas usai pertemuan para bupati se-Sumut di rumah dinas Gubsu, Kamis 23 Juli 2020 mendatang.
Hal itu juga ia tekankan kepada Kepala Bappeda dalam langkah kedepan menyusun kebijakan strategis dalam formasi baru itu. “Draft sudah ada, dalam penunjukan ASN yang didudukkan dalam pos susunan Komite Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Daerah, yang akan dituangkan dalam SK Bupati Karo,” jelas Terkelin.
Yang penting, lanjutnya, setelah ada rambu-rambu pembentukan formasi baru dari pihak provinsi, secepatnya Pemkab Karo akan membentuk SK formasi baru. “Tim ini bertugas merumuskan sejumlah kebijakan, serta memantau dengan seksama perkembangan penanganan Covid-19 dan perekonomian daerah,” katanya.
Lebih lanjut disampaikan, setelah Satgas pusat terbentuk, maka gubernur dan bupati/walikota mengikuti dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pusat.
“Perlu dihilangkan ego lintas sektoral, rakyat menunggu kerja nyata kita. Ayo gerak cepat dan tancap gas. Jalin kerja sama dan bangun komunikasi lintas OPD, instansi, masyarakat, agama, wilayah, sehingga penanganan Covid-19 bisa lebih maksimal lagi, hingga berimplikasi kepada gairah ekonomi. Semua ini akan menuai hasil maksimal, apabila masyarakat disiplin pedomani protokol kesehatan,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, sejumlah masukan juga disampaikan ke Bupati Karo untuk belajar dari GTPP Covid -19. Pasalnya, masyarakat mengharapkan kerja cepat dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah nantinya yang diharapkan bisa lebih baik lagi dari GTPP Covid-19. Termasuk pentingnya memberdayakan peran serta masyarakat dan Pers dalam menyampaikan sosialisasi dan edukasi secara masif.
- PARDI SIMALANGO
