Ketua Komisi II DPD RI Tinjau Pembangunan Bendungan Gerak Bajayu 

Ketua Komisi II DPD RI Parlindungan Purba SH MM mengunjungi proyek  Bendungan Gerak Bajayu di Sungai Padang Kota Tebingtinggi.  Parlindungan Purba mengatakan pembebasan lahan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan proyek tersebut tidak ada masalah dan untuk Tebingtinggi pembayaran mulai pekan depan.

“Kehadiran saya ke Tebingtinggi dalam rangka membahas UU Pengadaan Barang dan Jasa, untuk melihat perkembangannya,” jelas Parlindungan Purba, Selasa (8/9) saat berada di lokasi proyek.

Hadir mendampingi Ketua Komisi II DPD RI antara lain Djasarmen Purba SH anggota DPD Asal Kepulauan Riau. Wali Kota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, Kepala BWS Sumut II Medan P Panjaitan, Camat Padang Hilir Dedi Siagian, Camat Rambutan  M Wahyudi dan sejumlah lurah.

Menurut Parlindungan, sesuai laporan dari Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Medan P Panjaitan pembangunan Bendungan Gerak Bajayu progress pembangunannya masih berjalan sekitar 13 persen. Kendala yang terjadi selama ini adalah kekurangan anggaran untuk ganti rugi lahan warga sekitar Rp 30 miliar. Menurut Parlindungan kendala ini sudah ada solusinya dan pembayaran untuk masyarakat Tebingtinggi  akan dibayarkan Senin minggu depan.

Dirinya selaku anggota DPD akan terus mengawal pembangunan Bendungan Gerak Bajayu dan meminta Kepala BWS agar melaporkan perkembangan pekerjaan sekali dalam tiga bulan, “Karena Wali Kota Tebingtinggi saya lihat semangat dan serius dengan program pengentasan banjir, maka saya selaku anggota DPD juga harus ikut serius,” jelas Parlindungan.

Menurut Parlindungan, kehadiran Bendungan Gerak Bajayu memakan dana senilai Rp227 miliar lebih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  bisa dikatakan multi fungsi selain dapat mengairi sawah seluas 7.558 Ha sawah yang diharapkan berdampak swasembada beras di Sumut juga bisa mengatasi masalah banjir kiriman yang selalu melanda Tebingtinggi.

Sedangkan menurut Wali Kota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM molornya pembangunan Bendungan Gerak Bajayu disebabkan masalah menentukan lahan yang dibebaskan memerlukan pendataan yang akurat kemudian untuk menentukan harga perlu konsultan dan pengadaannya juga memerlukan waktu.

“Semua itu sudah tuntas dan kesepakatan harga dengan pemilik sudah tuntas mulai dibayarkan, di Tebingtinggi tanggal 17 nanti,” jelas Umar.

Umar mengatakan pembangunan Bendungan Gerak Bajayu ditargetkan tuntas di tahun 2017.

Sekedar informasi Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi Selasa 25 Nopember 2014 telah  meletakkan batu pertama (Ground Breaking) pembangunan bendungan gerak Sei Padang Tebingtinggi, saat itu Gubsu mengatakan bendungan tersebut dapat mengatasi persoalan banjir di Kota Tebingtinggi dan masalah kekeringan untuk irigasi persawahan di Bajayu, Paya Lombang dan Langau di Kabupaten Serdang Bedagai.