SUMUTBERITA.com, Karo – Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH menghadiri Rakorprov Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Semester II tahun 2020 di Hotel Mikie Holiday Berastagi, Selasa (24/11/2020). Acara bertema “Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga dan Menuju Indonesia Maju” dibuka oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Dalam keterangannya disela-sela rapat, Terkelin menyampaikan bahwa pengendalian inflasi saat ini tidak bisa hanya berfokus pada upaya-upaya pengendalian harga saja, tetapi juga harus diarahkan untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, TPID Kabupaten Karo cukup memuaskan. Dalam paparan Gubernur Sumut, sesuai data anggaran APBD Kabupaten Karo tahun 2020 sebesar 1,21 triliun dengan realisasi hingga semester III, pencapaian sampai bulan September 2020, Kabupaten Karo mampu membelanjakan sebesar 47,84 persen.
“Untuk menjaga stabilitas ekonomi rakyat, Pemkab Karo selalu berupaya menyeimbangkan suplai dan demand (daya beli) di masyarakat. Setiap SKPD kita minta menyusun anggaran dana program padat karya agar meningkatkan suplai dan demand masyarakat. Dengan seimbangnya suplai dan demand, maka harga akan terjaga dengan baik,” jelas Terkelin.
Perlu diketahui, kata dia, ditengah masyarakat ada peningkatan kebutuhan secara signifikan dalam kebutuhan beras sebesar 100 persen, cabai merah 100 persen, cabai rawit 10 persen, bawang merah 100 persen, bawang putih 44 persen, dan sisanya di pasok dari luar daerah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat sebesar 56 persen. Pemenuhan ini melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD).
“Tapi dalam kebutuhan daging sapi/ kerbau di Karo sebesar 74 persen, sisanya 26 persen dari luar daerah, daging kambing/ domba 100 persen, daging ayam 82 persen, sisanya dari luar daerah, telur 10 persen, sisanya 90 persen luar daerah sedangkan susu 34 persen, sisanya 64 persen dari luar daerah,” paparnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat membuka Rakorprov TPID Semester II tahun 2020 mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk koordinasi TPID Sumut dengan TPID kabupaten/ kota dalam rangka pengendalian inflasi dan mendiskusikan resiko yang akan datang serta berbagai kebijakan untuk mendukung pencapaian yang rendah dan stabil pada kisaran target nasional tiga persen.
Pada kesempatan itu, Edy juga meminta agar setiap daerah lebih fokus dan lebih peduli dalam pengendalian inflasi daerah, apalagi situasi pandemi Covid-19 tengah melanda seluruh dunia dan Indonesia. Hal ini tentu berdampak kepada pergerakan ekonomi di setiap kabupaten/ kota.
“Dalam tayangan slide ada anggaran APDB 23 kabupaten/ kota, ini saya dikte untuk kebaikan dan perubahan. Gunakan anggaran dengan tepat sasaran dan dapat meningkatkan ekonomi seusai peran pemerintah provinsi dalam tim pengendalian inflasi daerah,” tandasnya.
Ia juga menginstruksikan daerah yang masih minim surplus kebutuhan komoditas dalam mendongkrak pergerakan ekonomi. Ia meminta kepada bupati/ walikota untuk segera mengejar dinasnya dan menggelar rapat.
“Maksimalkan lagi kinerja. Jangan pernah menyerah seperti pecundang, namun terus lah berjuang seperti sang juara demi meraih kesuksesan. Disamping itu, lebih selektif dalam penggunaan anggaran dalam mendongkrak ekonomi masyarakat. Kedepan, bagi 23 kabupaten/ kota upayakan harus ada bottom up ke pihak provinsi, bukan provinsi yang top down ke daerah,” pungkasnya.
- PARDI SIMALANGO
