TANAH KARO – SUMBER
Kalangan aktivis GBKP dan anggota DPRD Karo, meminta Bupati Karo Terkelin Brahmana SH dan Wakil Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang untuk segera merombak kabinet (jajarannya) atau para kepala dinas, badan dan kantor di Lingkungan Pemkab Karo.
Desakan ini menguat lantaran tak sedikit pejabat di jajaran eselon II, III dan IV tak kunjung menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Hal ini penting, agar terjadi penyegaran birokrasi di Pemkab Karo yang dinilai kurang berjalan dengan baik pasca penyelenggaraan Pilkada 2015 lalu.
Kinerja yang buruk mengakibatkan sejumlah program Pemkab Karo, khususnya yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Karo terancam stagnan. Contohnya, program percepatan relokasi di Siosar dengan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp 76 miliar yang menuai sorotan dari publik.
Demikian juga relokasi mandiri dan hunian sementara progresnya sangat lambat dan program-program lainnya, serta program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Karo khususnya penataan Kota Kabanjahe dan Berastagi yang hingga saat ini belum terlihat berjalan dilapangan.
“Kita melihat karakter kepemimpinan mereka berdua sudah cukup baik. Niat dan tekad Bupati dan Wakil Bupati Karo harus didorong dan dikritisi secara konstruktif dan objektif demi percepatan pembangunan di segala sektor di daerah ini. Kita harus jujur, ada beberapa program Bupati Karo yang tidak berjalan akibat kepala dinas dan badan yang tidak mampu bekerja, ini harus dievaluasi oleh Bupati,” kata Ketua Komisi HIV/AIDS GBKP Tuah Bastari Barus kepada sejumlah wartawan di Kabanjahe, Minggu (10/07/2016).
Dijelaskan, evaluasi kinerja harus dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Karo, mengingat saat ini banyak pejabat Pemkab Karo tidak menjalankan fungsinya dengan baik akibat prahara Pilkada 9 Desember lalu. “Sudah selayaknya Bupati Karo melakukan evaluasi kepada bawahannya, mengingat sebagian ada yang tidak berprestasi dalam kerjanya,” terangnya.
Menurutnya, cukup banyak program pada dinas-dinas tidak berjalan mulus, bahkan malah muncul permasalahan dibalik kegiatan atau program yang dilaksanakan. Contoh terbesarnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Hal itu, kata dia, diperparah lagi dengan kelemahan Bappeda dalam mensinergikan program sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Karo serta mengindentifikasi usulan-usulan yang menjadi prioritas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kecamatan. “Bappeda harus jadi perancang, harus mampu mensinergikan, bukan seperti selama ini,” cetusnya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Karo, Firman Firdaus Sitepu SH. Dikatakan, kinerja buruk sejumlah dinas di lingkungan Pemkab Karo ini, tentunya harus disikapi oleh Bupati Karo dengan melakukan perombakan.
“Kita berharap pada Bupati dan Wakil Bupati Karo untuk memutasi pejabat Pemkab Karo yang berkinerja buruk. Tempatkan figur-figur yang kompeten dan layak di dinas, badan dan kantor agar program Bupati dan Wakil Bupati bisa berjalan maksimal dan tercapai secara optimal,” pungkasnya
Menurutnya, sebagai mitra kerja sekaligus kontrol sosial, pihaknya tentunya berkewajiban melakukan evaluasi dan menyampaikan second opinion untuk Bupati dan Wakil Bupati Karo. “Ini bukan menjustifikasi, tetapi lebih merupakan hasil monitoring dan kajian dari masyarakat kepada kepala daerah agar di periode 2016-2021 ini tidak mengalami stagnan dalam menjalankan program kerjanya,” papar Firman.
Ia menyarankan Bupati dan Wakil Bupati untuk mencari kepala SKPD yang berkualitas melalui promosi lelang jabatan secara terbuka. Untuk mendapatkan pejabat struktural yang profesional, memiliki kompetensi tinggi, berkinerja baik, berintegritas dan sesuai harapan organisasi harus melalui lelang jabatan.
“Dengan kata lain, kita akan mendapatkan pejabat struktural terbaik diantara yang baik serta mampu menerjemahkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Karo,” kata dia.
Secara khusus, ia mengkritisi rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Karo TA 2016. Pasalnya, sebagian pekerjaan proyek belum dilaksanakan lelang.
“Kenapa sebagian proyek belum juga dilaksanakan tender. Padahal ini sudah memasuki minggu ke dua bulan Juli. Sementara pelelangan proyek memakan waktu satu bulan, belum lagi masa sanggah. Kapan lagi nanti para rekanan bekerja, kalau sudah diatas bulan September mulai musim penghujan, sehingga dikuatirkan mempengaruhi kualitas pekerjaan. Kalau SILPA nanti tinggi betapa ruginya masyarakat daerah ini,” tegasnya.
-
PARDI SIMALANGO
