PADANGSIDEMPUAN – SUMBER
Anggaran perjalanan dinas luar dan dalam daerah Sekretariat DPRD TA 2014 diduga Mark Up dan terjadi penyelewengan serta fiktif. Hal itu terlihat dari berbagai item kegiatan pada perjalanan dinas yang diduga tumpang tindih.
“Coba anggaran DPRD itu dulu di kroscek ulang, sudah betul tidak itu penggunaannya. Karena, dari dugaan sementara banyak penyimpangan atau dugaan tumpang tindih item kegiatan perjalanan dinas yang tercantum di Sekretariat Dewan,” terang Aktivis Pemko Padangsidimpuan Sabar M Sitompul kepada wartawan Jum’at (29/10).
Dikatakan Sabar, Anggaran Setwan pada Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah yang berjumlah Rp6.747.780.000. Dari item tersebut, terdapat dugaan kejanggalan, Pertama anggaran rapat konsultasi dan kordinasi ke luar daerah dengan jumlah anggaran Rp. 3. 218. 700.000,- dengan kode rekening 12012004-0118522. Kemudian, Pos belanja dan jasa sebesar Rp.500 juta dengan kode rekening 12012004-0503522, terdapat perjalanan dinas sebesar Rp370 juta.
“Bagaimana itu, dalam dua kegiatan terdapat item yang berbeda dan ada disebutkan perjalanan dinas. Kemudian, kemana saja DPRD bepergian, sampai-sampai dicantumkan anggaran miliaran rupiah untuk biaya perjalanan dinas luar daerah,” katanya.
Selain itu lanjut Sabar, Pos Belanja Barang dan Jasa dengan besaran anggaran Rp257.250.000 dengan kode rekening 12012004-1504522, terdapat biaya perjalanan dinas sebesar Rp20 juta. Seterusnya, Pos Belanja Barang dan Jasa senilai Rp587.235.000 dengan kode rekening 12012004-1505522 terdapat biaya perjalanan dinas Rp81.500.000.
Bahkan pada kunjungan kerja (Kunker) Pimpinan dan Anggota DPRD dengan kode rekening 12012004-1506522 terdapat biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp260 juta, sedangkan untuk luar daerah sebesar Rp1.427.380.000 dan kegiatan lainnya.
“Kemana ini semua, kok bisa dalam setiap kegiatan ada perjalanan dinas yang mencapai puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah. Apakah duit negara itu habis sesuai dengan kenyataannya,” ungkapnya dengan nada tanya.
Untuk itu, ia mengajak semua elemen masyarakat Kota Padangsidimpuan agar bersama-sama memperhatikan item kegiatan perjalanan dinas Sekretariat Dewan tahun anggaran 2014 yang diduga sangat tidak wajar. “Masyarakat, penegak hukum dan lainnya mari sama-sama kita telusuri penggunaan anggaran perjalanan dinas tahun anggaran 2014 tersebut,” tandasnya.
Sementara ketua Simpul Informasi Gerakan Masyarakat (Sigma) Harizon Saputra Siregar mengatakan, sepakat dan setuju apabila anggaran yang diduga ada terjadi penyelewengan ditindaklanjuti, baik pemeriksa keuangan maupun penegak hukum. “Sepakat, kita harus bisa memberantas budaya KKN di daerah ini,” jelasnya.
Tapi sayang, ketua DPRD Hj Taty Ariyani Tambunan SH belum bisa dimintai komentarnya terkait masalah ini. Demikian juga Sekwan Drs Parlindungan Tambunan, belum bisa dimintai keterangannya. Sebab, telepon seluler kedua bersangkutan sedang tidak aktif.
- AHMAD
