JAKARTA, SUMUTBERITA.com – Kementerian Pariwisata memanggil Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba untuk melakukan pembahasan mendalam terkait peringatan yellow card atau kartu kuning yang dikeluarkan oleh UNESCO.
Pemanggilan ini menjadi langkah cepat pemerintah dalam merespons evaluasi negatif terhadap pengelolaan kawasan Geopark Kaldera Toba yang merupakan bagian dari UNESCO Global Geopark.
Pertemuan tersebut digelar di Jakarta dan menghadirkan General Manager Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global Geopark, Azizul Kholis.
Dalam diskusi itu, Azizul memaparkan secara rinci kronologi keluarnya kartu kuning serta rencana pembenahan yang sedang disiapkan menjelang assessment ulang dari UNESCO.
“Gubernur Sumatera Utara sudah memberi atensi yang tinggi untuk mengembalikan posisi Geopark Kaldera Toba kembali ke green card,” ujar Azizul seperti dikutip dari siaran pers Kemenpar, Jumat (16/5/2025).
Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya memerlukan waktu sekitar dua bulan untuk menyelesaikan berbagai catatan perbaikan yang disampaikan oleh UNESCO. Penilaian ulang dijadwalkan akan dilakukan pada 15 Juli 2025.
Mengapa Geopark Kaldera Toba Kena Kartu Kuning?
Geopark Kaldera Toba pertama kali mendapatkan status UNESCO Global Geopark berkat keunikan geologi, nilai budaya, dan potensi pemberdayaan masyarakat lokal yang dimilikinya.
Namun, dalam sidang UNESCO Global Geopark yang berlangsung di Maroko pada September 2023, kawasan ini mendapat peringatan yellow card. Peringatan serupa juga diberikan kepada empat geopark lain di dunia, termasuk Gua Zhijindong di Tiongkok dan Taman Nasional Regional Luberon di Prancis.
Pemberian kartu kuning menandakan bahwa pengelolaan geopark tersebut dinilai belum memenuhi beberapa kriteria penting yang ditetapkan oleh UNESCO. Ini mencakup aspek warisan geologi, visibilitas kawasan, penguatan jejaring, hingga peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan kawasan.
Bagaimana Langkah dari Kemenpar?
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pariwisata melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Hariyanto, menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyusun sejumlah langkah konkret untuk menjawab rekomendasi UNESCO.
“Geopark Kaldera Toba, yang memiliki potensi luar biasa sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan, harus dikelola dengan hati-hati dan sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh UNESCO,” ujarnya.
Hariyanto menambahkan, komunikasi intensif terus dijalin dengan Gubernur Sumatera Utara selaku ketua Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGP) guna memastikan dukungan dari pemerintah daerah berjalan maksimal.
UNESCO sendiri memberikan empat poin utama perbaikan agar Kaldera Toba bisa kembali mendapatkan status green card, yakni:
• Warisan geologi dan interpretasinya: perlu dilakukan diversifikasi cerita geologi dan memperluas survei.
• Warisan alam, budaya, dan buatan: diperlukan identifikasi dan inventarisasi lebih lanjut.
• Visibilitas dan kemitraan: mendorong peningkatan panel interpretasi dan penguatan identitas kawasan.
• Jejaring dan pelatihan: diharapkan adanya peningkatan kerja sama dengan geopark lainnya di Indonesia.
Untuk mendukung perbaikan ini, Kementerian Pariwisata telah menyusun program prioritas yang meliputi pembuatan panel interpretasi di geosite, penyelenggaraan event-event MICE, serta revitalisasi geosite, seperti Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang.
Tak hanya itu, pemerintah juga telah mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sebesar Rp 56,6 miliar untuk mendukung pengembangan Geopark Kaldera Toba.
Dana ini dialokasikan kepada delapan kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba: Dairi, Karo, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Samosir.
Kemenpar juga memastikan akan terus mendampingi proses penyusunan siteplan geosite yang direncanakan berlangsung pada tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan struktur manajemen geopark.
Apa Harapan Pemerintah?
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap seluruh proses perbaikan Geopark Kaldera Toba agar sesuai dengan ekspektasi UNESCO.
Menpar mengatakan bahwa pemerintah menyadari status UNESCO Global Geopark membawa tanggung jawab besar, dan Kemenpar berkomitmen untuk terus mendampingi dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam memenuhi setiap persyaratan dan rekomendasi yang diberikan oleh UNESCO.
“Geopark Kaldera Toba memiliki potensi luar biasa, dan kami berharap pengelolaannya yang berkelanjutan akan membawa manfaat besar bagi masyarakat lokal dan sektor pariwisata Indonesia,” ujar Menparekraf.
Kemenpar menegaskan akan terus memantau dan mendukung setiap langkah perbaikan yang dilakukan. Harapannya, Kaldera Toba tak hanya mempertahankan status geopark dunia, tetapi juga menjadi contoh pengelolaan kawasan wisata berkelanjutan di Indonesia.
Sumber: Kompas.com
