JAKARTA, SUMUTBERITA.com – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution ramai jadi pemberitaan beberapa media daring terkait kedatangannya ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan pada hari ini.
Ternyata, kehadiran eks Walikota Medan tersebut untuk memenuhi undangan KPK terkait koordinasi pencegahan korupsi di daerah. Bobby mengaku membahas pencegahan korupsi hingga penegakan hukum.
“Saya diundang sama KPK untuk koordinasi, kolaborasi, perkuatan antara KPK, pemerintah daerah dan DPRD,” kata Bobby di gedung Merah Putih KPK, Senin (28/4/2025) disadur dari detik.com.
Bobby tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.14 WIB. Rombongan Bobby baru keluar dari KPK sekitar pukul 16.00 WIB. Itu artinya diskusi Bobby dengan pihak KPK berlangsung kurang lebih selama tujuh jam.
Bobby mengaku tidak datang seorang diri saat diskusi potensi korupsi dengan KPK. Dia datang bersama jajaran DPRD Sumut.
“Jadi tadi kami diundang ada delapan daerah, termasuk provinsi dan tujuh kabupaten kota. Dan seluruh provinsi dan kabupaten kota nanti di Sumatera akan diundang semua. Cuma ini jadwalnya kami, delapan daerah,” ujar Bobby.
Mantu eks Presiden RI Jokowi itu mengaku sejumlah topik potensi korupsi di Sumut dibahas bersama KPK. Isu mulai dari penyusunan anggaran hingga optimalisasi pendapatan daerah menjadi salah satu topik yang dibahas.
“Ya yang dibahas penegakan, pencegahan, antikorupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan anggaran, optimalisasi pendapatan,” katanya.
Bobby menambahkan, pembahasan potensi korupsi di Sumut juga dibahas dari banyak sisi dalam diskusinya dengan KPK hari ini. “Ya dari segala sisi tadi dibahas mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan,” pungkas Bobby.
Terpisah, Tim Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan koordinasi dan supervisi KPK bersama kepala daerah menjadi salah satu upaya KPK dalam mencegah praktik korupsi di lingkup pemerintah daerah. Dia mengatakan hari ini KPK fokus membahas upaya pencegahan korupsi di Sumut.
“Pertemuan ini di antaranya membahas dan memetakan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi, sehingga nantinya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi bisa memberikan pendampingan secara lebih terukur dan terarah,” jelas Budi.
Budi menjelaskan KPK tidak hanya berdiskusi dengan Bobby selaku Gubernur Sumut hari ini. KPK juga mengundang sejumlah anggota DPRD Sumut.
“Pertemuan ini juga dihadiri jajaran DPRD, mengingat keduanya merupakan stakeholder kunci dalam pemerintahan daerah. Sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pertanggungjawaban setiap program-program pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan transparan,” pungkas Budi.
EDITOR: RED
