TANAH KARO – SUMBER
Bupati Karo Terkelin Brahmana SH menggelar audensi ke Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (11/12/2017). Audensi ini dalam rangka mendorong percepatan penempatan hunian sementara (huntara) bagi korban erupsi Gunung Sinabung.
Dalam kesempatan ini, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi oleh Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara Riadil Akhir Lubis dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Karo Natanael Perangin-angin.
Terkelin menyampaikan beberapa kendala dalam pembangunan huntara tersebut. Dijelaskan, huntara yang dibangun BNPB Pusat melalui Kementerian PUPR di Karo dengan rincian Ndokum Siroga I sebanyak 88 unit, Ndokum Siroga II 86 unit, Ndokum Siroga III 100 unit, Tiganderkat 75 unit, sehingga totalnya 348 unit.
“Seluruh huntara ini diperuntukan bagi masyarakat Desa Kuta Tengah 178 unit, Desa Pintu Besi 81 unit, Desa Jeraya 15 unit dan Desa Mardinging 75 unit,” papar Terkelin.
Disampaikan, huntara tersebut hingga saat ini belum dapat ditempati oleh korban erupsi Gunung Sinabung sesuai yang telah terdaftar. Hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan.
Misalnya, Ndokum Siroga I parit lingkungannya belum siap, Ndokum Siroga II seksi tank komunal belum terpasang, huntara masih tahap finishing, Ndokum Siroga III sudah selesai tapi kunci belum diserahkan akhirnya ditumbuhi semak belukar di sekitar huntara, namun dilakukan gotong royong oleh masyarakat.
Kepala BPBD Provsu Riadil Akhir Lubis menambahkan, pihaknya bersama Wagubsu Nurhazijah Marpaung belum lama ini berkunjung ke Ndokum Siroga dan ditemukan rekanan/ kontraktor tidak berada ditempat dan kurang bertanggung jawab.
“Hal ini membuat kami ke Kementerian PUPR mewakili Provsu untuk meminta klarifikasi dan mendesak pihak Kementerian PUPR untuk melakukan penyelesaian,” jelas Riadil.
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Kementerian PUPR Khalawi, mengaku pihaknya akan segera membuat tim bersama BNPB untuk turun ke lapangan.
“Besok dan lusa, semua kontraktor akan kami panggil terkait huntara. Direktur Rumah Susun Robert P Marbun akan ke Karo. Terkait keluhan masalah uang yang belum cair sehingga kontraktor berhenti bekerja, saya akan bertanggungjawab,” jelas Khalawi.
Ia juga menegaskan, jika ada kontraktor yang bermain-main, pihaknya akan melakukan penggantian kontraktor tersebut. Jika perlu, kata dia, kontraktor tersebut di black list (daftar hitam) dan selanjutnya Kementrian PUPR tidak akan memberikan pekerjaan lagi.
“Nah, harapan kami kedepan dalam seminggu ini semua administrasi sudah selesai. Kemudian huntara Ndokum Siroga dan Tiganderket akan diserahterimakan ke BNPB dengan membuat berita acara serah terima. Beginilah prosedurnya agar semua elemen masyarakat memahami,” tutupnya.
- PARDI SIMALANGO
