JAKARTA – SUMBER
Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH menggelar silaturahmi dengan Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Erwin Dimas SE DEA M.Si di Jakarta, Jumat (11/8/2017).
Dalam kunjungan ini, Bupati Karo didampingi oleh Asisten I Pemerintahan Setdakab Karo, Drs. Suang Karo – Karo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Karo, Anderiasta Tarigan AP M.Si.
Adapun tujuan silaturahmi ini guna meminta masukan tentang perencanaan pembangunan di Karo, khususnya untuk tahun anggaran 2018 mendatang. Bupati Karo juga meminta masukan tentang peluang Karo mendapatkan kucuran dana dari APBN.
Dalam kesempatan ini, Terkelin menyampaikan bahwa pembangunan daerah tidak mungkin hanya mengandalkan APBD saja. Ia menyebut, keterbatasan APBD Karo menjadi perhatian serius pihaknya dan sangat berharap dukungan anggaran dari APBN.
Secara intensif, kata dia, pihaknya terus melobi pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian untuk mengejar kucuran dana dari APBN agar dapat mengalir ke Karo. Karena, menurutnya, realitas di lapangan banyak usulan pembangunan terkendala akibat keterbatasan anggaran.
Disampaikan, berbagai program kegiatan yang sangat mungkin didanai APBN sudah dipersiapkan. Pihaknya mempunyai banyak potensi destinasi wisata yang cukup bagus. Meski demikian, kata dia, infrastruktur dari drstinasi wisata tersebut belum memadai.
“Kita juga punya potensi di sektor pertanian, demikian juga sektor pendidikan, PDAM Tirta Malem, pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya. Kedepannya, semua potensi ini akan kita dorong agar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sementara, Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas, Erwin Dimas SE DEA M.Si, menanggapi “curhatan” Bupati Karo terkait terbatasnya APBD untuk percepatan dan pemerataan pembangunan dan memahami keterbatasan anggaran.
Ia menyebut, pihaknya mengerti bahwa program pembangunan dengan dana APBD tidak akan cukup. Hal itu bukan hanya terjadi di Karo saja, melainkan di setiap kabupaten bahkan hingga provinsi. Menurutnya, APBD saja tidak akan cukup untuk pengembangan pembangunan daerah.
“Pemkab Karo merupakan daerah dengan kategori APBD rendah dan sedang dilanda bencana erupsi Gunung Sinabung. Hal ini membuat konsentrasi Pemkab Karo dominan ke pengungsi. Otomatis, banyak infrastruktur belum tersentuh pembangunan,” jelas Erwin.
Untuk itu, kata dia, pihaknya berjanji akan membantu Karo dalam melobi bantuan, sesuai fungsi dan tugas PPN/Bappenas yang mempunyai kewenangan meminta dana ke semua kementerian terkait. Selanjutnya, Bappenas akan menyalurkan dana tersebut ke Pemkab Karo sesuai kebutuhan SKPD terkait.
- PARDI SIMALANGO
