TANAH KARO – SUMBER
Warga pengungsi Desa Simacem asal kawasan relokasi Siosar, Kecamatan Merek, mengeluhkan kualitas pembangunan tembok penahan tanah (Talud) yang dibangun di kawasan mereka.
Hal itu terungkap saat kedatangan puluhan warga ke gedung DPRD Karo, Senin (02/05/2016) petang.
Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Karo Efendy Sinukaban SE didampingi anggota lainnya diantaranya Ferianta Purba SE, Thomas Jeverson Ginting, Raja Urung Mahesa dan mengundang pihak eksekutif.
Seperti diketahui, proyek pembangunan Talud tersebut satu paket dengan kegiatan pembangunan drainase dan jalan tersier dengan pagu anggaran Rp 25 Miliar lebih.
Meski baru dibangun, pembangunan Talud itu telah ambruk sebulan lalu. Kondisi yang sama juga terdapat pada pembangunan jambur warga Desa Simacem yang miring yang kini dipasang tiang penyangga.
Masyarakat Simacem meminta agar kualitas dari jambur itu dapat dijamin demi keselamatan warga. Karena sebelumnya, kata mereka, sudah ada contoh bangunan jambur yang ambruk pada bulan April lalu. Jambur tersebut rencananya diperuntukkan bagi warga Desa Suka Meriah.
Jika kualitas pembangunan Talud dan jambur tidak sesuai dengan spesifikasi di kawasan mereka tak terjamin, dikhawatirkan sewaktu-waktu akan merenggut korban jiwa, setelah diserah terimakan dan dimanfaatkan oleh warga.
Ironisnya, dalam pertemuan itu, Plt Kepala Pelaksana BPBD Karo Matius Sembiring dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sarman Tarigan ST, terlibat silang pendapat.
Hal itu terkait penanganan proyek Dana Siap Pakai (DSP) untuk percepatan pengungsi Sinabung terhadap 370 Kepala Keluarga (KK) bagi warga Desa Bakerah, Simacem dan Suka Meriah yang berasal dari anggaran BNPB TA 2015 sebesar Rp 76 Miliar lebih.
Dimana, warga Desa Simacem telah melaporkan ke PPK berulang-ulang, bahwa ada tembok penahan tanah (Talud) yang ambruk untuk segera diperbaiki, karena dapat mengkhawatirkan timbulnya korban jiwa.
Namun terkait itu, Matius Sembiring mengaku tidak mengetahuinya. Padahal, kejadian tembok penahan tanah, drainase dan jalan tersier dengan nilai pagu Rp 25.234.300.000 untuk warga Desa Simacem, telah ambruk satu bulan lamanya.
“Besok, Selasa (03/05/2016) kita akan lakukan survei ke lapangan. Jangan kalian bilang runtuh, tak tahunya hanya retak. Pekerjaan ini juga belum diserah terimakan dan masih tanggungjawab dari rekanan,” ungkap Matius Sembiring.
Lantas, sejumlah anggota DPRD Karo meminta kepada eksekutif untuk menghadirkan PPK, Sarman Tarigan untuk menjelaskan secara langsung kepada warga terkait semua permasalahan yang ada di Siosar. Sebab menurut keterangan warga, mereka sering sekali menyampaikan keluhan mereka ke PPK, namun tidak ditanggapi oleh BPBD Karo.
Tak lama berselang, Sarman Tarigan akhirnya hadir. Ia mengakui ada tembok penahan yang ambruk sekitar tiga titik di Desa Simacem. Menurutnya, kejadian itu sudah berlangsung hampir sebulan lamanya. “Rekanan telah diminta untuk membongkar dan memperbaiki tembok penahan tersebut,” kata dia.
Sementara, menurut anggota dewan Ferianta Purba, pernyataan dari Plt Kepala Pelaksana BPBD Karo Matius Sembiring dengan PPK Sarman Tarigan sama sekali tidak ada koordinasi soal proyek DSP pembangunan Talud tersebut.
Terkait itu, Sarman Tarigan menjelaskan, kegiatan itu masih tanggungjawab dari rekanan dan belum diserah terimakan kepada BPBD untuk dimanfaatkan warga. Menurutnya, dari Dinas PUD Karo selaku tim teknis telah menyarankan kepada rekanan untuk memasang tiang penyangga untuk menambah kekuatan dari jambur itu.
-
PARDI SIMALANGO