LAPORAN : BAMBANG FRANSISCO – TANAH KARO
SUMUTBERITA.com | Perseteruan antara eksekutif dengan legislastif di Kabupaten Karo sepertinya. disebut-sebut memicu suhu politik di Bumi Turang semakin memanas. Sehari setelah spanduk “menghakimi” Bupati Karo, DR.(HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, kini muncul lagi sejumlah selebaran yang menghujat DPRD Karo.
Selebaran tersebut juga terus tersiar dan menjadi perbincangan ditengah-tengah masyarakat Karo Simalem. Lagi-lagi rakyat Tanah Karo dibenturkan dengan sejumlah issu sehingga nuansa pro kontra di masyarakat semakin mengental. Tak jarang dapat memancing sejumlah komentar dari berbagai elemen masyarakat di Tanah Karo Simalem.
“ Memang ada benarnya juga isi selebaran itu. Selama ini kita lihat banyak anggota dewan yang terhormat bermain-main api sehingga situasi menjadi tidak menentu. Rakyat sepertinya sudah mulai merasa tidak terwakili di “rumah rakyat” segala issu-issu disebarkan membuat rakyat jadi bingung,” kata Kepala Desa Gajah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo, Musim Karo-Karo kepada sejumlah wartawan dihalaman kantor Bupati Karo jalan Jamin Ginting Kabanjahe, Rabu (26/02) sekira jam 14.00 Wib.
Kalau begini tingkah dewan kita, kata Karo-Karo lagi, bisa-bisa Tanah Karo kedepannya jadi semakin kacau. Bagaimana pemerintah mau bekerja untuk rakyat kalau DPRDnya hanya mencari-cari kesalahan eksekutif. Bagaimanapun juga nasib rakyat Karo akan terabaikan. “Kita harapkan rakyat Karo tidak bodoh lagi. Kita harus cerdas menentukan pilihan. Politisi-politisi busuk dan kutu loncat politik yang hanya menjadikan rakyat sebagai komoditas politik, jangan lagi dipilih,” ujar Kincar Sinuraya, Kades Guru Benua Kecamatan Munte Kabupaten Karo menimpali dan secara kebetulan ada mendapat kopian selebaran yang menghujat kinerja DPRD Karo tersebut.
Sebagai kepala desa, saya merasa kecewa dengan salah satu anggota dewan yang mengatakan bahwa saya tidak pernah mengusulkan pembangunan untuk memajukan desanya. Padahal, selama ini kami mati-matian memperjuangkan agar dapat membangun desa. Tapi saya hanya diam karena usulan pembangunan harus melalui Musrenbang desa dan Kecamatan dan telah kami laksanakan. Sekarang kuncinya pada anggota dewannya kapan mereka akan membahas KUA-PPAS. “Saya hanya berpikir, ternyata begini prilaku anggota dewan. Setelah dipilih, rupanya tak mau lagi peduli dengan urusan rakyatnya. Seharusnya dari usulan itu, dewan dapat memperjuangkannya dalam pembahasan KUA-PPAS,” imbuhnya mengakhiri.
Sekedar untuk diketahui selebaran yang beredar di tanah karo menyebutkan Masalah APBD bukan semua masyarakat yang mengerti dan peduli, ya sudah masa bodoh saja!!!!!!!!!!! Demikian mungkin dibenak anggota DPRD yang kita harapkan menjadi wakil kita Jahat!!!!!!!!!, yang lebih menarik kita masyarakat tanah karo , Engge-engge, dan menerima saja walau sadar kita menjadi korban kepentingan sekelompok oknum yang mengatas namakan penyelamat tanah karo. Mereka yang selamat kita semua kena. imbasnya.
Ironisnya nasib masyarakat karo pada saat sekarang ini , akibat dari otak oknum-oknum /kelompok yang tidak bertanggung jawab dan tidak berperikemanusiaan. Masyarakat tanah karo di obok-obok oleh para elit politik yang hanya mementingkan kepentingan pribadi /kelompok tertentu yang haus akan jabatan dan kekuasaan. Akibat kerakusan serta egoisme dari oknum yang tak bertanggung jawab sampai sekarang APBD tidak disahkan.
