Setelah Didesak Massa, 16 Anggota DPRD Karo Setujui Hak Interplasi Pemakzulan Karo Jambi
LAPORAN : PARDY SIMALANGO – TANAH KARO
Aksi keprihatinan ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Penyelamat Tanah Karo Simalem runtuhkan gerbang Kantor Bupati Karo, Senin (2/11), menuntut supaya DR (HC) kena Ukur Karo Jambi Surbakti secepatnya di lengserkan dari kedudukannya sebagai bupati, karena sebagai orang nomor satu di Karo dia kurang peduli akan penderitaan rakyatnya.
Selain itu, massa pengunjuk rasa juga menuding Karo Jambi tidak berpendidikan, tidak beretika dan juga tidak bermoral, sehingga dia harus mundur dari jabatannya. Sementara, akibat pengunjukrasa di kantor Bupati, pelayanan administrasi pemerintah menjadi lumpuh total, begitu juga jalan di sepanjang Jalan Letjen Jamin Ginting dan Jalan Veteran pun turut menjadi macet.
Untuk mengamankan demonstran, ratusan Satpol PP, seratusan aparat kepolisian Polres Tanah Karo dan satu truk TNI AD turut dikerahkan.
Massa pendemo yang turut melibatkan tokoh-tokoh masyarakat Karo dari berbagai kalangan seperti rohaniawan (pendeta dan pertua), LSM, tokoh pendidikan, pemerhati Karo, guru-guru, kalangan akademisi, mahasiswa, dan simpatisan, sengaja datang dari Jakarta, Medan, Berastagi, Kabanjahe dan desa-desa bergabung bersama berunjuk rasa untuk menjatuhkn Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dari singgasana kekuasaannya. Karena dinilai tidak layak lagi memimpin Kabupaten Karo.
Mengawali aksinya, para pengunjukrasa telebih dahulu menyampaikan aspirasinya di depan Makam Pahlawan Kabanjahe yang di buka dengan doa bersama. Selanjutnya Thomas Sitepu, tokoh Exponen 66 yang sengaja datang dari Jakarta bergabung bersama demontran untuk melengserkan Karo Jambi.
Karo Jambi tidak pantas lagi memimpin Karo ini, karena tingkah lakunya tidak mencerminkan budaya dan kepribadian orang Karo. Kami masyarakat Tanah Karo di luar Sumatera, sangat kecewa atas kinerja Karo Jambi. Rapor merah pantas diberikan selama dia memimpin, lontarnya.
“Sungguh aneh jika seorang bupati lebih menyayangi seorang wanita yang disebut-sebut bernama Molek dari pada menyayangi rakyatnya sendiri, mau jadi apa kita ini, itulah kalau bupati kita tidak berpendidikan. Untuk itu, Polres Karo jangan semena-semena meng SP3 kan kasus SKPI Kena Ukur, kasus ini harus sampai di kejaksaan untuk di P21 kan, sementara sudah ada dua tersangka. Begitu juga dengan pemutasian jabatan harus membayar sejumlah uang supaya tidak di mutasikan, ini tindakan tidak benar harus di usut,” kecam Thomas Sitepu.
Usai berorasi di Makam Pahlawan Kabanjahe, selanjutnya dengan berjalan kaki ribuan massa yang didominasi dari kalangan umat GBKP sembari mengusung sejumlah spanduk dan poster bernadakan mencemoh Karo Jambi bergerak menuju Kantor Bupati Karo melanjutkan aksinya.
Dikantor Bupati Karo Jalan Leten Jamin Ginting Kabanjahe, sejumlah tokoh masyarakat Karo yang datang dari berbagai daerah turut menggabungkan diri bersama pendemo menyampaikan orasinya secara bergantian, seperti Thomas Sitepu, Wara Sinuhaji, Iwan S Depari, Pdt Set Peranginangin, Pdt Rosmalia Br Barus, Pdt. Albensius Surbakti, Pdt. Boang Manalu (dari Kementrian Agama), Ellyta Br Sembiring, Pdt. Natalita Br Tarigan, Pdt. K Purba dan Pdt. Junianti Br Sembiring, Julianus Sembiring, S.Pd, juga tampak bergabung mantan Kadis Pendidikan Drs. Kasman Sembiring dan Drs. Kumani Ginting.
Sebelum gerbang Kantor Bupati di runtuhkan ribuan massa, Wara Sinuhaji menyempatkan diri menyampaikan orasinya. Wara yang dikenal vokal ini mengatakan, Bupati Karo Kena Ukur Karo Jambi harus di makzulkan, harus di lengserkan dari singgasananya, jangan eksploitir bencana Sinabung ini menjadi kepentingan politik, jangan kau bodoh-bodohi rakyat Karo ini, katanya.
Akibat hal itu, katanya, rakyat Karo sudah bosan, muak akan tingkah laku Bupati. Apa lagi banyak laporan tentang keberadaan seorang wanita bernama Molek yang dekat dengan Karo Jambi untuk mengutak atik jabatan di daerah ini, sungguh memalukan wanita Karo, bagaimana kaum bapa di Karo ini, apakah kita kaum bapak ini mau seperti Waria.
“Untuk itu mari kita bersatu menyelamatkan Tanah Karo ini, jangan kita mau hancur hanya karena Karo Jambi tidak berpendidikan. Jangan salahkan kami kalau harus dengan parlemen jalanan untuk memakzulkan dan menjatuhkan Karo Jambi, karena DPRD Karo hanya segelintir yang betul-betul memperhatikan rakyat, selebihnya munafik, karena mereka lebih mau memilih uang dari pada memperhatikan rakyat,” tandas Wara Sinuhaji.
Ditengah-tengah Wara, Thomas, dan Iwan berorasi, massa pendemo sempat mengamuk ingin merobohkan gerbang, namun karena koordinator demo cepat mendinginkan situasi, akhirnya suasana kembali terkendali.
Disela-sela demo itu, Thomas Sitepu dari Jakarta menggembok gerbang masuk kantor Bupati. Pasalnya, sudah satu jam mereka berorasi di depan gerbang, pintu gerbang tetap tidak dibuka yang dijaga ratusan petugas Satpol PP.
Menunggu sekitar satu jam, akhirnya massa pendemo bergerak menuju gerbang keluar yang juga dijaga ratusan anggota Satpol PP. Keberingasan massa pendemo tidak terbendung lagi. Ratusan massa langsung mendobrak pintu gerbang keluar. Terjadi saling dorong antara Satpol PP dengan massa. Karena kekuatan pendemo lebih banyak, akhirnya gerbang pun tumbang, dan ribuan massa pun langsung merengsek ke halaman Kantor Bupati.
Suasana sempat memanas saat puluhan aparat kepolisian berusaha menggusur massa pendemo. Namun, massa yang jumlahnya ribuan itu tidak mau begitu saja mundur, mereka bertahan dan melawan, secara bergantian terus melakukan orasinya.
Usai melakukan orasi secara bergantian, selanjutnya dengan tertib pendemo melanjutkan demonya ke gedung DPRD Karo. Di tengah jalan, mereka diterima Ketua DPRD Karo Efendy Sinukaban, Wakil Ketua Ferianta Purba, Siti Aminah Perangin-angin dan sejumlah anggota dewan lainnya.
Di tengah jalan tepatnya di depan Kantor DPRD Karo, para pendemo melalui Thomas Sitepu, Wara Sinuhaji, Iwan S depari menuntut anggota DPRD Karo supaya segera menggunakan hak-haknya dan memparipurnakan pemakzulan Karo Jambi melalui hak interplasi, hak angket anggota dewan.
Menyikapi tuntutan pendemo Ketua DPRD Karo Effendy Sinukaban SE menyatakan segala keputusan DPRD Karo harus berdasarkan peraturan dan mekanisme yang ada dengan terlebih dahulu dibawa hak angket sehingga segala keputusan yang ada ada kekuatan hukumnya. “Paling tidak ada 5 anggota dewan yang mengusulkan. Pada rapat paripurna akan diputuskan,” ungkapnya.
Atas penjelasan Ketua DPRD Karo itu, mereka meminta anggota dewan untuk menandatangani siapa yang mendukung dibentuknya paripurna pemakzulan Karo Jambi.
Setelah didesak massa, akhirnya 16 anggota dewan yang meneken untuk dibawa ke paripurna masing-masing, Ketua DPRD Karo Effendy Sinukaban, SE, Wakil Ketua Ferianta Purba, SE, Edi Ulina Ginting, Sarijon Bako, Sumihar Sagala, Siti Aminah br Perangin-angin, Masdin DT Ginting, Sudarto Sitepu, Sentosa Sinulingga, Ingan Kembaren, Chairani Br Karo, Pengamat Sembiring, Rendra Gaule, Darta Bangun, Makmur Jambak.
Ketua DPRD Karo, Effendy Sinukaban, SE menyatakan, Selasa (3/12) digelar hak interpelasi untuk memanggil Bupati Karo. Diperoleh informasi aksi massa akan berlanjut sampai tanggal 7 Desember 2013.
Bupati Karo Disarankan Mundur dari Jabatannya
Setelah dilakukan unjuk rasa oleh ribuan rakyat Karo yang tergabung dalam Gerakan Penyelamat Tanah Karo Simalem, dan menuntut agar Bupati Karo, DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti secepatnya dilengserkan dari jabatannya, turut mengundang perhatian masyarakat Karo lainnya.
Hal itu ditanggapi oleh beberapa orang warga Kabanjahe saat berbincang-bincang dengan wartawan di salah satu kedai kopi. “Melihat kondisi Tanah Karo saat ini yang bisa dikatakan memprihatinkan. Pemerintahan yang bagus pasti akan membuat kondisi suatu daerah itu akan bagus juga. Saya menilai Bupati kita ini belum mampu menjalankan roda pemerintahan. Kalau begini bisa dijajah orang luar kita,” ujar Ginting.
Dikatakannya, hal itu semakin terlihat saat wanita yang disebut-sebut sebagai Bunda Putri di Tanah Karo bernama Mendang br Ginting alias Molek yang dikabarkan sangat dekat dengan orang nomor satu di Bumi Turang tersebut.
“Molek itu mantan penjual loak (monza-red). Ada kepentingan apa dia sehingga dia bisa mengatur semuanya di pemerintahan Karo ini. Dinas Pendidikan contohnya, saya juga sering melihat dia berada di instansi itu. Kabarnya dia bisa memutasi PNS Karo kemana saja dia mau. Kok itu dibiarkan Bupati?. Kalau ini dibiarkan bisa makin hancur Tanah Karo yang kita cintai ini,” sambungnya.
Untuk itu, katanya, dirinya menyarankan kepada Bupati Karo agar segera mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masyarakat Karo lainnya turut bergabung satu suara untuk ikut melengserkan Bupati Karo.
“Kalau masyarakatnya sudah tidak suka, apalagi yang harus dipertahankan?. Saran saya, Bupati Karo lebih baik mengundurkan diri saja. Kasihan Tanah Karo yang kita cintai ini,” ujarnya.
