LAPORAN : FERRI – DELI SERDANG
Entah siapa sebenarnya yang bertanggungjawab. Warga miskin banyak yang tidak mendapat BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Akibatnya masyarakat protes. Aparat pemerintah mulai dari kelas bawah, seperti kepala dusun, kepala lingkungan, kepala desa, lurah hingga Camat dituding sebagai biang keladinya. Sedangkan kepala desa juga menampik tudingan tersebut. Sebab aparat pemerintah desa tidak dilibatkan dalam pendataan warga miskin sehingga data miskin tidak akurat. Sementara Camat juga mengaku menyesalkan pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) banyak yang tidak tepat sasaran.
Akibat dari banyaknya yang tidak mendapat BLSM, warga miskin memprotes pemerintah yang dipandang bertindak pilih kasih. Kekecewaan masyarakat ini akan ditumpahkan kepada pemerintah. Seperti pengakuan beberapa warga Desa Kwala Lau Bicik, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Mereka menyatakan akan melakukan demo ke kantor Camat setempat untuk mempertanyakan kenapa mereka tidak terdaftar sebagai penerima BLSM. “Kami akan demo ke kantor Camat, karena kami tidak terdaftar sebagai penerima BLSM. Kami ini siapa rupanya maka tidak didaftar lagi sebagai warga miskin dengan tidak diberikannya Kartu Perlindungan Sosial sebagai syarat untuk mendapatkan BLSM”, kata beberapa warga disana.
Alasan yang disampaikan Kasmanto lebih menyedihkan lagi. “Ibu saya saja tidak terdaftar, walau dia sudah berumur 83 tahun. Sudah bekerjapun tidak sanggup lagi, juga tidak memiliki sawah ladang sebagai tempat bertani. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya juga harus kami yang menanggung. Padahal kami anak-anaknyapun mencari nafkah sebagai buruh tani yang mencari upahan ke ladang orang”, aku Kasmanto sedih.
Beberapa warga lainnya di Kutalimbaru malah menganggap BLSM sebagai bumerang. Sebab menurut warga tadi, taraf kehidupan mereka jauh dibawah dari taraf kehidupan beberapa orang diantara yang mendapat BLSM. “Saya tidak mengada-ngada. Kalau dicek dengan sebenarnya pada saat pendataan, akan diketahui perbedaan taraf ekonomi kami dengan beberapa orang yang sudah menerima BLSM. Jelas akibat pembagian BLSM tidak sesuai dan terkesan pilih kasih, akan memberatkan bagi kepala desa. Kami berharap, kalau kepala desa mengharapkan dukungan kepada warga untuk membangun desa misalnya melalui swadaya gotongroyong, agar memintanya saja kepada warga yang mendapat BLSM.
Dengan cara seperti ini, jelas akan terjadi kecemburuan sosial. Kalau tadinya tidak ada BLSM atau sebelumnya BLT, kemungkinan kami tidak berharap banyak dari pemerintah. Tapi karena diberikan pula yang namanya BLSM, disitulah mulai terjadi kecemburuan sosial. Penyebabnya karena pemerintah bertindak pilih kasih. Karena ada warga yang taraf hidupnya lebih mapan tapi dia mendapat BLSM. Sedangkan ada yang hidupnya betul-betul susah malah tidak mendapat BLSM”, ujar warga tadi dengan memelas.
