LAPORAN : FERRI – KUTALIMBARU
Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tampaknya menjadi bumerang. Sebab tidak sedikit warga yang tergolong miskin namun tidak kebagian dana kompensasi BBM tersebut. Akibatnya warga yang tidak mendapat bantuan dari APBN ini menuding pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Dua nenek jompo warga Desa Kwala Lau Bicik, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang menyatakan rasa kecewanya tak kebagian dana BLSM tersebut. Naris (83) dan Eis Kurniati (76), kedua nenek yang sudah lama menjanda itu menyatakan kalau dirinya tidak ada menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diberikan Rahmat Sembiring, perangkat Desa Kwala Lau Bicik. “Kami tak kebagian dana BLSM, padahal sebelumnya kami menerima Raskin dan mendapat kartu Jamkesmas. Namun sekali ini kami tidak mendapat uang dari pemerintah karena tidak punya KPS”, ujar keduanya mengaku nafkahnya dibantu anak-anaknya dan tinggal di Dusun Tembengen ini.
Rahmat Sembiring ketika ditemui di kantor Camat Kutalimbaru, Senin (15/7) menyatakan kalau pihaknya hanya membagikan kartu KPS sesuai nama warga yang tertera di kartu tersebut. “Sebenarnya hal ini bukan wewenang saya. Tapi ketika saya ke kantor Camat Kutalimbaru, kartu KPS dititipkan oleh Bahagia Sembiring, salah seorang staf Kantor Camat. Saat mau saya tolak, Bahagia menyuruh saya agar kepala desa membuat pernyataan tanda tidak diambil dana BLSM tersebut. Dari pada menjadi urusan lagi nanti maka saya terima saja KPS tersebut”, aku Rahmat.
Kepala Desa Kwala Lau Bicik Bina Sembiring ST didamping Kepala Desa Kutalimbaru Jeremia, Kepala Desa Sukadamai Doanta Sinulingga dan Kepala Desa Sampai Cita Irianto Sinulingga juga menyesalkan dengan pembagian BLSM itu. Sebab, katanya, masih banyak warganya sipenerima Raskin dan memiliki kartu Jamkesmas, tapi tidak mendapat KPS. “Malah ada warga yang tidak terdaftar sebagai keluarga miskin dan tidak mendapat kartu Jamkesmas, Raskin dan BLT, saat ini kebagian dengan dana BLSM tersebut. Bahkan warga yang tidak kebagian dana kompensasi BBM tersebut menuding kami selaku kepala desa sebagai biang keroknya. Walau sudah kami jelaskan bahwa pemerintah desa tidak dilibatkan dalam pendataan untuk BLSM ini, tapi warga tidak percaya dan menuduh kami pilih kasih”, kata Bina Sembiring.
Camat Kutalimbaru Taufik Israd Harahap S Sos saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (15/7) membenarkan masalah BLSM menjadi bumerang dimana-mana. Yang melakukan pendataan bukan pemerintah desa tapi Badan Pusat Statistik. Jadi yang tidak kebagian KPS untuk mencairkan BLSM, kita data saja. Habis bagaimana kita buat”, ujar Taufik singkat.
