LAPORAN : JOHN GINTING – KABANJAHE
Polemik Surat Keterangan Penganti Ijazah (SKPI) Bupati Karo. Legislatif dan Eksekutif berdebat dan berpolemik yang tidak ada ujung pangkalnya, sehingga kesejahteraan rakyat terabaikan. Sektor pertanian tidak kunjung berkembang, karena kurangnya dukungan dan rencana kerja pemerintah yang kurang terintegrasi antara riset, akses modal, akses tanah dan akses pasar dan tidak adanya rencana jangka panjang dari pemerintah daerah yang terstruktur.
Demikian diungkapkan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Quality Berastagi, Ir Rafael Remit Winardi, MP kepada sejumlah wartawan termasuk kru koran ini, Selasa (4/6) di Kecamatan Berastagi saat dimintai tanggapannya seputar polemik SKPI Bupati Karo sehingga 9 orang anggota DPRD Karo berambisi membentuk Pansus, kemarin pembentukan Pansus SKPI di gedung Legislatif tidak korum karena hanya 6 orang anggota DPRD yang hadir rapat dewan.
Menurut Rafael secara objektif, kondisi petani kita yang merupakan proporsi terbesar penduduk Kabupaten Karo terjebak pada kondisi pemilikan dan pengusahaan lahan yang sempit. Rata-rata hanya 0,25 hektar per keluarga. Alhasil, kesempatan mereka untuk dapat meningkatkan kesejahteraan melalui budidaya di lahan tersebut menjadi tipis. Ujung-ujungnya, mereka terjebak pada kemiskinan struktural. Nilai tukar petani terhadap barang atau komoditas lainnya sangat rendah. Tak pelak lagi petani dibelit rentenir. Otomatis, petani tidak lagi bisa membeli kebutuhannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, jelas Rafael.
Untuk itu, diperlukan strategi matang dan kebijakan yang mampu secara riil dan efektif mengangkat petani mencapai kesejahteraan yang relatif tinggi dan memberdayakan petani dalam proses pembangunan nasional. Dengan strategi dan kebijakan yang terintegrasi, juga berpihak langsung kepada petani, sektor pertanian Tanah Karo dapat dijadikan sektor ekonomi yang maju dan kuat, namun sayangnya tiga tahun kepemimpinan Bupati Karo, belum ada saya lihat melakukan upaya-upaya kearah sana. SKPD miskin kreasi dan inovasi, ketus Rafael lagi.
Lebih jauh dikatakannya, pembangunan Tanah Karo saat ini sudah jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Perlu gerak cepat, terobosan bahkan lompatan pembangunan. Tiga tahun sisa masa jabatan bupati harus didorong oleh berbagai elemen masyarakat peduli Tanah Karo. “Coba pikirkan, daerah ini memiliki begitu banyak potensi. Apapun ditanam disini semua tumbuh dengan baik. Pertanyaan reflektif sekarang, kenapa pertanian kita terpuruk beberapa tahun belakangan? Lihat objek-objek wisata, semua jalan di tempat. Berastagi, Gundaling dan Sipiso-Piso- Tonggging “kering” sentuhan inovasi pembangunan.
Dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan berarti. Sedih kita melihat konsep pembangunan saat ini, saya bingung, dan tidak tahu arahnya kemana. Nah, seharusnya itu yang dikritisi DPRD Karo, sesuai tupoksinya dalam hal pengawasan kebijakan. Bukan menonjolkan ego dan kepentingan pribadi atau kelompok terlebih menjelang tahun politik (Pileg 2014), tegasnya.
Infrastruktur berbasis pertanian kita buruk, jalan-jalan ke sentra pertanian banyak rusak, belum lagi irigasi kita masih banyak buatan Belanda. Pengangguran, kenakalan anak remaja, putus sekolah, kemiskinan semakin meningkat, belum lagi persoalan penyakit masyarakat seperti judi, narkoba termasuk HIV/AIDS yang sudah sampai pada tahap sangat mengkhwatirkan. “Apakah kita mau membiarkan ini semua berlangsung di depan mata kita, dengan tetap berkutat dan berpolemik terus soal SKPI Bupati Karo,” tutur Rafael Remit Winardi.
Sementara disisi lain kenaikan retribusi Perda diatas 100% belum diimbangi dengan pelayanan terbaik, masalah yang dihadapi rakyat semakin menumpuk, kebocoran sumber-sumber PAD diprediksi tinggi. Itu yang harus diawasi dan dikritisi DPRD Karo, ucapnya.
Hal lain dikatakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Quality Berastagi, Rahmat Purba, SE. Menurutnya, di era demokrasi terbuka sekarang ini, sudah saatnya masyarakat dan seluruh elemen yang peduli Tanah Karo bergerak satu suara meminta Bupati Karo memenuhi janji-janji politiknya saat kampanye, dan tentunya harus dipresure DPRD Karo. Bukan sebaliknya, DPRD Karo khususnya pengusung Pansus SKPI memperdebatkan SKPI Bupati, sementara tugas-tugas konstituen terpinggirkan, tegasnya.
Untuk mengatasi sejumlah masalah itu, pembenahan tata kelola pemerintahan dan tata kelola ekonomi menjadi sebuah keharusan. Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti beserta jajaran SKPD perlu segera membenahi, bahkan mereformasi total tata kelola pemerintahan yang dua tahun belakangan terlihat kaku dan terlampau birokratik. Tujuannya, ketercapaian pertumbuhan ekonomi bisa selaras dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Karo, ujar Rahmat Purba, SE.
