LAPORAN : SEMPURNA – KABANJAHE
“Walk outnya” dua orang anggota DPRD Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan X (Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Barat) yakni Dermawan Sembiring, SE dan Ir Taufan Agung Ginting, MSP saat melaksanakan reses ke Kantor Bupati Karo beberapa hari lalu mendapat kecaman dari berbagai elemen masyarakat di daerah itu.
“Tindakan seperti itu disaat melaksanakan reses ke Dapem-nya tidak patut diperlihatkan wakil rakyat yang terhormat. Walk out disaat pertemuan dengan beberapa pejabat di Kantor Bupati kontra produktif dan tidak elegant,” tegas Mantan Ketua Komisi A DPRD Karo periode 1999-2004, John Andreas Purba kepada SUMUTBERITA.com di kantor Staf Ahli Kantor Bupati Karo, Kamis petang (26/7).
Dikatakannya, agenda reses menjumpai konstituen ke daerah pemilihan, semestinya produktif sebagai kinerja yang baik di tengah berbagai kritikan terhadap kualitas wakil rakyat, serta berdampak positif dan konstruktif terhadap pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Karo. Bukan malah mempertontonkan sikap cengeng dan kekanak-kanakan. Demikian juga disaat reses “menjaring aspirasi” rakyat, tidak seharusnya anggota DPRD SU cenderung menonjolkan kepentingan partainya.
Sebaliknya, sambung John Andreas Purba yang juga Ketua Forum Kader Perjuangan Kabupaten Karo (FKPK) Tanah Karo periode 2011-2014 itu, Drs Layari Sinukaban tidak pantas terlalu mengagung-agungkan atau membela secara berlebihan Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti. “Anggota DPRD SU dari dapem ini tidak perlu terlalu memuji-muji Kepala Daerah secara vulgar dan tidak argumentatif,” tegasnya.
Begitu juga ke dua anggota DPRD SU, yakni Taufan Agung Ginting dan Dermawan Sembiring tidak selayaknya terpancing emosional dan demonstratif dengan melakukan “walk out” dari ruang rapat/pertemuan di Kantor Bupati Karo merespon sikap rekan kerjanya Drs Layari Sinukaban. Pertemuan itu walaupun resmi tapi sifatnya sillaturahmi dan saling memberi masukan bukan sidang paripurna di gedung DPRD, pungkas John Andreas Purba.
Lebih jauh dikatakannya, secara kausalitas (sebab akibat/aksi dan reaksi) dari kedua anggota DPRD SU (Dermawan Sembiring dan Taufan Agung Ginting) akhirnya terjebak dalam sikap “sama-sama kontraproduktif” dalam agenda kunjungan kerjanya ke Kabupaten Karo yang resmi dan dibiayai oleh uang rakyat. Kasus “walk out” yang dilakukan ke dua nggota dewan itu telah menjadi bahan pergunjingan oleh masyarakat. Sedangkan Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti “kena getahnya” dari kasus yang memalukan tersebut.
Dalam konteks itu (pertemuan reses) Bupati Karo sebenarnya tidak perlu dibela-bela atau dipuji-puji secara vulgar dan juga tidak butuh fragment dagelan politik dengan sikap “walk out” oleh anggota DPRD SU dalam perspektif kinerja mereka. Bupati Karo hanya butuh “koreksi positif dan konstruktif dengan opsi-opsi sebagai solusi” termasuk peningkatan anggaran Bantuan Dana Bawahan (BDB) dari Pemprovsu untuk peningkatan dan akselerasi pembangunan di Tanah Karo, tuturnya.
Secara terpisah, hal yang sama dikatakan, pengamat sosial politik dari Universitas Quality Berastagi, MJP Sagala, SH, MS. Menurutnya, ke dua anggota DPRD SU mengambil sikap “walk out” disaat pertemuan di kantor bupati sangat tidak mendidik dan tidak memberikan pencerahan yang baik bagi masyarakat.
Tindakan seperti itu terkesan tidak dewasa dalam berargumen. Seharusnya pertemuan seperti itu bisa membuka wacana-wacana baru di tengah sorotan berbagai issu-issu faktual di Tanah Karo. Apa yang bisa diperbuat anggota DPRD SU yang berasal dari Dapem X untuk pembangunan Tanah Karo, Dairi maupun Pakpak Barat. Demikian juga sebaliknya, Bupati Karo bisa menyampaikan keluhan atau minimnya anggaran APBD SU ke Kabupaten Karo.
“Kita jangan menutup mata, dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Utara anggaran APBD SU ke Tanah Karo sangat minim sekali, nah seharusnya itu yang diperdebatkan secara argumentatif,” ujarnya sembari memuji sikap Richard Eddy Lingga yang tidak terpengaruh “ajakan” teman kerjanya untuk walk out dari pertemuan.
