Daerah

Rakor di Balige, Luhut Panjaitan Sarankan Bupati Karo Studi Banding ke India

Bupati Karo Terkelin Brahmana SH (kiri) menandatangani kesepakatan bersama mendukung pelestarian kawasan lingkungan Danau Toba disaksikan oleh Menko Kemaritiman RI Luhut Panjaitan. SUMBER/Ist

TOBASA – SUMBER

Bupati Karo Terkelin Brahmana SH menghadiri rapat koordinasi (rakor) terkait pembahasan isu lingkungan kawasan pariwisata Danau Toba di kampus Institut Teknologi Del, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Sabtu (12/1/2019).

Rakor ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan. Acara ini membahas tiga poin penting diantaranya, terkait kualitas air, penataan Keramba Jaring Apung (KJA) dan penandatanganan kesepakatan serta penanaman pohon dan ilegal logging.

Dalam kesempatan ini, Terkelin hadir bersama Komandan Korem (Danrem) 023/KS Kolonel Inf Tri Saktiyono, Komandan Kodim (Dandim) 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal Batubara SE, Kepala Bappeda Ir. Nasib Sianturi M.Si dan Camat Merek Tomi Heriko Sidabutar.

Acara ini juga turut dihadiri oleh Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadhilah, Wakil Gubernur Sumut Drs. Musa Rajekshah, para Bupati, para Danrem, para Ketua DPRD, para Dandim dan para Kapolres di 8 daerah se kawasan Danau Toba serta Deputi Kemenko Kemaritiman.

Mengutip hasil pembahasan rakor, Terkelin menyampaikan kepada masyarakat di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, yang masuk sebagai destinasi wisata Danau Toba, agar dapat memahami dan mengetahui bahwa sudah ada regulasi/ kebijakan yang mengatur kualitas air dan KJA.

“Hal ini tertuang dalam penetapan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan pertimbangan konservasi dan kelestarian lingkungan hidup Penetapan Kualitas Air Danau Toba sebagai Kelas I dengan peruntukan air baku air minum berdasarkan Peraturan Gubernur Sumut No. 1 Tahun 2009,” jelas Terkelin.

Menurutnya, dalam rakor ini, Luhut Panjaitan berpesan kepada para kepala daerah se kawasan Danau Toba untuk mendisplinkan rakyat dengan menjaga kebersihan.

“Masih ada lingkungan di sekitar Danau Toba yang sangat jorok. Ini harus ditanamkan dari Pemda agar menjadi kepedulian. Kunci utamanya adalah kebersihan, agar penataan kawasan Danau Toba terwujud sesuai harapan kita semua,” tuturnya mengutip pernyataan Luhut.

Usai pelaksanaan rakor, Menko Kemaritiman bersama Gubernur Sumut, Pangdam I/BB, 8 kepala daerah se kawasan Danau Toba menandatangani kesepakatan bersama untuk mendukung pelestarian kawasan lingkungan Danau Toba. Kesepakatan tersebut diantaranya :

1. Mengurangi dan/atau menghentikan kegiatan budidaya ikan melalui KJA sesuai Keputusan Gubsu No : 188. 44/213/KPTS/2017 tentang penetapan daya dukung dan daya tampung perairan Danau Toba sesuai riset ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

2. Menghentikan penebangan hutan di kawasan hutan lindung.

3. Menghentikan pembuangan limbah langsung ke badan air Danau Toba.

4. Melakukan penanganan sampah yang komprehensif.

Sementara, usai penandatanganan kesepakatan, Luhut menyarankan Bupati Karo meninjau Zero Budget Natural Farming (ZBNF) dan pemanfaatan biomassa pertanian untuk energi di Andhra Pradesh, India. Hal ini dimaksudkan agar Kabupaten Karo dapat menjadi pilot project di Indonesia.

“Kendati demikian, ZBNF menciptakan kembali ekosistem tanpa input eksternal seperti pupuk kimia atau pestisida. Hal ini guna menghilangkan kebutuhan air dan tenaga kerja, dan membuat pertanian berkelanjutan secara ekonomi dan ekologis. Selain itu, produksinya bebas racun karena tanahnya bebas dari pestisida atau pupuk anorganik,” jelasnya.

Disamping itu, lanjutnya, sistem ini menguntungkan petani dan konsumen karena akan lebih laku dijual dan diekspor. “Inilah alasan pak Luhut, karena hampir merata struktur tanah untuk pertanian di Karo sudah rusak. Ia menilai hal ini penting untuk dicontoh,” tutupnya.

  • PARDI SIMALANGO
Ke Atas