Daerah

Bupati Karo : Pelebaran Jalan Kabanjahe – Berastagi Tahap II Dilaksanakan Tahun 2019

Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi Kepala Bappeda Ir. Nasib Sianturi M.Si sedang berdialog dengan Direktorat Pembangunan Jalan Kemen PUPR, Selamat Simanjuntak saat cek final rencana pelebaran Jalan Letjen Djamin Ginting Kabanjahe – Berastagi. SUMBER/Ist

TANAH KARO – SUMBER

Direktorat Pembangunan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) RI melaksanakan cek final terkait rencana lanjutan pelebaran Jalan Letjen Djamin Ginting dengan ruas Kabanjahe – Berastagi, Jumat (16/11/2018).

Hal ini disambut gembira oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi anggota DPRD Karo Ir. Thomas Joverson Ginting, Kepala Bappeda Karo Ir. Nasib Sianturi M.Si dan sejumlah Kepala OPD Pemkab Karo.

Direktorat Pembangunan Jalan Kemen PUPR, Selamat Simanjuntak didampingi PPK 03 Kabanjahe, Sri Nanda Hasian Harahap ST dan Kasi Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I, Ir. Simon Ginting menjelaskan, cek final dilakukan untuk memastikan rencana pelebaran Jalan Letjen Djamin Ginting Kabanjahe – Berastagi, tidak ada lagi hambatan dengan warga.

“Ini untuk memastikan jika sudah clear dan clean dengan warga terdampak pelebaran, maka dipastikan pelebaran tahap II ini dilakukan tahun 2019. Proyek lanjutan pelebaran jalan nasional Kabanjahe hingga Berastagi bersumber dana dari APBN,” jelas Selamat Simanjuntak.

Dikatakan, beberapa waktu lalu sudah dilakukan uji coba pengorekan pada titik lokasi Daerah Median Jalan (DMJ) yang akan diperlebar mulai dari depan gudang Bulog Kabanjahe untuk mengetahui secara langsung sudah bebas atau belum atau masih sebatas wacana.

“Jika sudah clear dan clean, akan dilaksanakan tahun 2019. Bahkan jika lahan warga yang terdampak sudah bebas, akan kita teruskan sampai Tugu Kol Berastagi pada Tahun Anggaran 2020. Tentunya Pemda juga harus siap dengan anggaran pendampingannya,” ujarnya.

Dijelaskan, ia tidak menginginkan seperti yang terjadi pada pelaksanaan pelebaran jalan tahap I tahun 2017 lalu sepanjang 2,3 Km dengan anggaran sebesar Rp 32 miliar dari APBN 2017.

“Ternyata, salah satu lokasi di ruas jalan yang terkena pelebaran tidak dapat diperlebar karena belum dibebaskan pihak Pemkab Karo. Sampai saat ini, di ruas jalan itu persis disebelah Unit Lantas Polres Karo sempit dan rawan sekali kecelakaan akibat jalan tiba-tiba menyempit,” cetusnya.

Kasi Pembangunan BBPJN Wilayah I, Ir. Simon Ginting menambahkan, pelebaran dan peningkatan pembangunan jalan Kabanjahe – Berastagi yang sumber dana dari APBN TA 2019 tetap berpedoman kepada UU RI No 38/2004 Pasal 63 dengan merujuk Pasal 12 ayat 1, 2 dan 3.

UU tersebut berbunyi, “Kepentingan jalan nasional bagi terkena dampak tidak ada ganti rugi. Apabila ada yang bertahan sepanjang jalan nasional maka dia akan dapat dipidana,” jelasnya.

Bupati Karo Terkelin Brahmana SH dalam kesempatan ini mengapresiasi Direktorat Pembangunan Jalan Kemen PUPR dan pihak BBPJN Wilayah I Medan yang sudah melakukan cek final rencana pelebaran tahap II. Menurutnya, program ini harus didukung bersama sehingga dapat berjalan dengan baik.

Ia juga sangat mengharapkan dukungan masyarakat Kabanjahe dan Berastagi khususnya di sepanjang jalan yang terkena dampak pelebaran jalan. “Mari kita berpikir jernih dan positif, kelak anak cucu kita juga yang akan menikmati pembangunan ini,” tuturnya.

Sementara, Kepala Bappeda Ir. Nasib Sianturi M.Si menerangkan, saat ini sedang dilakukan pendataan final terhadap bangunan pagar rumah milik warga terdampak pelebaran jalan. “Tahap awal nantinya akan dilakukan pencucian jalur dengan menggunakan alat berat bekerjasama dengan BBPJN Wilayah I Medan,” jelasnya.

  • PARDI SIMALANGO
Ke Atas