Daerah

Sidang Perdata di PA Kabanjahe Tertunda, Kuasa Hukum Tergugat Mangkir Lagi

Kuasa hukum penggugat, Albasius Depari SH berada didepan PA Kabanjahe usai menghadiri sidang beberapa waktu lalu. SUMBER/dok

TANAH KARO – SUMBER

Sidang kasus perdata atas gugatan Zulkifli Purba terhadap Patimah br Ginting di Pengadilan Agama (PA) Kabanjahe, kembali tertunda, Rabu (25/4/2018). Hal ini dikarenakan kuasa hukum tergugat mangkir atau tidak hadir dalam sidang proses pembuktian alat-alat bukti berupa surat-surat.

Sidang lanjutan ini hanya dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, Albasius Depari SH di ruang sidang PA Kabanjahe. Padahal dalam sidang lanjutan sebelumnya, Rabu 18 April 2018, majelis hakim memutuskan memberi waktu satu minggu kepada tergugat untuk melengkapi bukti-bukti.

“Pada sidang minggu lalu, mereka (tergugat) sudah diberi waktu seminggu melengkapi bukti-bukti. Akan tetapi, pada kenyataan hari ini, kuasa hukum pihak tergugat tidak hadir di persidangan untuk kesekian kalinya,” tutur Albasius kepada SUMUT BERITA di Kabanjahe.

Seperti diketahui, Zulkifli Purba anak kandung dari Alm. Maju Purba, telah menggugat ibu tirinya Patimah br Ginting (marga ditabalkan) beserta anak-anaknya, Parma Purba, Lacemi br Purba dan Susmianti br Purba. Ia juga menggugat Notaris Jantoni Tarigan dan BPN Kabupaten Karo.

Gugatan tersebut dilayangkan lantaran Patimah bersama anak-anaknya telah menguasai seluruh harta warisan milik Alm. Maju Purba. Zulkifli selaku anak kandung sama sekali tidak mendapatkan bagian. Harta warisan ini berupa 50 unit rumah kontrakan dan satu losmen di Jalan Trimurti Berastagi, sawah dan yang lainnya.

“Jadi dalam perkara ini, Zulkifli Purba beserta tiga orang saudara perempuannya, tidak ada mendapat bagian dari warisan ayahnya itu. Mereka hidup dengan jerih payah sendiri. Sedangkan ibu tirinya dan ketiga anaknya hidup dari hasil pendapatan satu unit losmen dan 50 rumah kontrakan,” jelas Albasius.

Ia juga menjelaskan, dalam sidang minggu lalu, Rabu 18 April 2018, kuasa hukum tergugat Sehati Halawa SH MH melalui asistennya, telah menyerahkan alat bukti kepada majelis hakim berupa sebuah Akta Jual Beli (AJB) atas nama Parma Purba yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jantoni Tarigan SH.

“AJB tersebut ditandatangani tanggal 17 Desember 2015. Padahal, Alm. Maju Purba meninggal dunia tanggal 16 Desember 2015. Jadi, tidak ada persetujuan Zulkifli atau ketiga saudara perempuannya atas penandatanganan AJB tersebut. Malah, AJB itu ditandatangani oleh Andi Syahputra mewakili Alm. Maju Purba,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya menilai adanya kejanggalan atas terbitnya AJB tersebut. Menindaklanjuti hal ini, Albasius menyebut pihaknya juga telah melayangkan surat permohonan pemeriksaan ke Polres Karo, atas adanya dugaan pidana dalam perkara ini.

Ia juga meminta kepada majelis hakim di PA Kabanjahe, agar memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan arif dan bijaksana. Karena, kata dia, sesuai hukum Islam terkait harta warisan, jelas tertulis dan dijelaskan bahwa harta peninggalan wajib dibagi kepada semua ahli warisnya.

Sementara, terkait ketidakhadiran kuasa hukum tergugat, Albasius mengaku jika dirinya telah dihubungi oleh Sehati Halawa SH MH melalui telepon genggam milik asistennya sekira pukul 10.00 WIB pagi tadi. Menurutnya, kuasa hukum tergugat menyatakan akan hadir dalam sidang.

Akan tetapi, hingga pukul 11.00 WIB, kuasa hukum tergugat tidak kunjung datang. “Kuasa hukum tergugat melayangkan surat untuk majelis hakim, diantar oleh pihak tergugat Parma Purba. Menurut keterangan hakim di ruang sidang, isi surat itu menyatakan bahwa kuasa hukum tergugat tidak dapat menghadiri sidang,” tutupnya.

  • PARDI SIMALANGO
Ke Atas