Daerah

Pemkab Karo Gelar Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa

Bupati Karo Terkelin Brahmana SH bersama Wakil Bupati Karo Cory Sriwati br Sebayang dan Kepala Dinas PMD Karo Abel Tarwai Tarigan dalam pembukaan pelatihan BPD. SUMBER/Ist

TANAH KARO – SUMBER

Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi Wakil Bupati Karo Cory Sriwati br Sebayang dan Kepala Dinas PMD Karo Abel Tarwai Tarigan, membuka pelatihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di aula Kantor Bupati Karo selama dua hari mulai Selasa – Rabu (3 – 4/4/2018).

Pelatihan terbagi dalam dua angkatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi agar lebih berdayaguna, berhasil guna serta lebih memahami kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, memahami dasar pembangunan desa dan lebih terampil menyusun rencana kegiatan selanjutnya.

Bupati Karo dalam kesempatan ini menjelaskan, BPD sebagai bagian dari pemerintahan desa, merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berasal dari keterwakilan wilayah, kelompok masyarakat, suku, agama serta golongan profesi.

“BPD turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui forum musyawarah desa,” jelas Terkelin.

Melalui kegiatan ini, pihaknya meminta perhatian seluruh BPD untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, segera membuat tata tertib BPD dan bekerja serta melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, sebagai unsur pemerintahan desa, BPD merupakan mitra kerja kepala desa untuk mewujudkan good governance. BPD harus dapat membangun komunikasi yang harmonis sekaligus bersinergi dengan tetap dan terus melakukan koordinasi maupun konsultasi. Disamping itu, bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di desa.

Ketiga, dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait dengan keuangan desa, BPD dapat mengikuti dan menjalankan seluruh prosedur serta mekanisme pengelolaan keuangan desa. Sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif, transparan dalam penggunaan  keuangan serta pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan secara baik dan benar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Keempat, menggalakkan upaya pemberdayaan seluruh komponen yang ada di desa, baik kelembagaan kemasyarakatan maupun warga masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga akan mendorong terwujudnya kemandirian desa baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi dalam pembangunan desa.

“Diharapkan kepada semua peserta pelatihan BPD agar meningkatkan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa sehingga dapat bermanfaat bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa masing-masing,” tutupnya.

  • PARDI SIMALANGO
Ke Atas