Daerah

Lagi, Sidang Gugatan Harta Warisan di Pengadilan Agama Ditunda, ini Sebabnya

Kuasa hukum penggugat, Albasius Depari SH saat memberikan keterangan kepada wartawan di depan Kantor PA Kabanjahe saat keluar dari ruang persidangan. SUMBER/pardi simalango

TANAH KARO – SUMBER

Sidang lanjutan kasus perdata kembali ditunda di Pengadilan Agama (PA) Kabanjahe, Jalan Djamin Ginting, Desa Sumber Mufakat, Kecamatan Kabanjahe, Rabu (11/4/2018). Pasalnya, kuasa hukum dari pihak tergugat tidak menghadiri sidang sesuai yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Dalam kasus perdata ini, Zulkifli Purba, anak kandung dari Alm. Maju Purba menggugat Patimah br Ginting (marga ditabalkan) bersama anak-anaknya, Parma Purba, Lacemi br Purba, Susmianti br Purba serta Notaris Jantoni Tarigan dan BPN Kabanjahe. Gugatan ini atas dasar Patimah telah menguasai harta warisan Alm. Maju Purba.

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum penggugat, Albasius Depari SH dan Eko Haridani Depari SH yang berkantor di Sembiring Siahaan Law Office di Jakarta, di depan Kantor PA Kabanjahe saat keluar dari ruang persidangan.

“Saat ini agenda sidang sudah memasuki pemeriksaan alat-alat bukti berupa surat- surat. Namun, sidang hari ini tidak dihadiri kuasa hukum tergugat meski hakim sudah memberi dispensasi selam 35 menit. Sidang seharusnya dimulai pukul 10.00 WIB. Akan tetapi, hingga pukul 11.20 WIB, belum juga hadir,” jelas Albasius.

Akan tetapi, hingga akhir waktu yang disebutkan, kuasa hukum tergugat tiba-tiba datang mengendarai Kijang Innova dan selanjutnya memarkir kendaraannya di depan Kantor PA Kabanjahe. “Meski hadir, sidang tetap ditunda. Hakim telah mengetok palu. Sidang berikutnya akan dilanjutkan minggu depan,” tuturnya.

Lebih jauh disampaikan, meski sidang perkara ini sudah berjalan beberapa kali, namun Majelis Hakim, Muhammad Razali S.Ag SH MH tetap menyarankan kepada kedua kuasa hukum untuk tetap berdamai, sebelum perkara ini berlanjut lebih jauh.

Albasius mengaku sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pihak Majelis Hakim. Ia menyebut, pihak penggugat pada dasarnya meminta agar mendapat bagian dari harta warisan milik almarhum ayah kandungnya yang selama ini telah dikuasai oleh ibu tirinya tersebut.

“Sebenarnya itulah permintaan Zulkifli Purba sejak dulu, supaya ia bisa mendapat bagian dari harta warisan milik almarhum ayahnya. Sudah beberapa kali dilakukan mediasi, namun tidak kunjung berhasil. Hingga kini, belum ada itikad baik dari tergugat. Ini yang akan kita perjuangkan,” tegasnya.

Albasius dalam kesempatan ini kembali menyampaikan adanya indikasi dalam perkara ini terkait penandatanganan jual beli aset rumah kontrakan sebanyak 50 unit dan losmen di Jalan Trimurti Berastagi yang dilakukan saat Alm. Maju Purba menderita sakit parah.

“Jika seseorang dalam keadaan sakit atau tidak sadar, tidak boleh (tidak sah) dilakukan penandatanganan suatu dokumen atau surat perjanjian penting apapun, karena yang bersangkutan dianggap tidak dalam keadaan normal dalam berpikir,” ungkapnya.

Bahkan, lanjutnya, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 3641K/Pdt/2001, menjelaskan tentang penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan batalnya Akta Notaris di dalam rumah tahanan.

“Apalagi orang yang sakit kanker, sudah pasti cara berpikirnya tidak normal atau tidak sadar. Jadi dalam perkara ini, ada indikasi memanfaatkan keadaan disaat darurat untuk menguasai hak waris,” terangnya.

Untuk itu, ia berharap kepada Majelis Hakim agar tidak perlu melakukan pertimbangan dalam pengajuan ahli medis ini. Karena, kata dia, setiap penggugat dan tergugat, berhak mengajukan ahli setiap saat di dalam pembuktian persidangan. Dalam perkara ini, pihaknya mengajukan ahli perdata dan ahli paru-paru.

“Kita tetap menghormati keputusan Majelis Hakim. Jika nantinya permohonan itu ditolak, agar ini dicatat di berita acara persidangan dan kami tetap mempertahankan hak kami. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU, penggugat dan tergugat berhak mengajukan ahli kapan saja disaat persidangan,” tutupnya.

  • PARDI SIMALANGO/ JULIUS SANDAYA
Ke Atas