Daerah

Bupati Karo dan DPPT APDHI Gelar Rapat Perspektif Hukum

Bupati Karo Terkelin Brahmana SH menyerahkan plakat Pemkab Karo kepada pengurus DPPT OPDHI. SUMBER/Ist

TANAH KARO – SUMBER

Bupati Karo Terkelin Brahmana SH menyambut kehadiran Dewan Pimpinan Pengurus Tertinggi Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (DPPT APDHI) di rumah dinas Bupati Karo, Jalan Veteran Kabanjahe, Jumat (27/4/2018).

Dalam sambutan ini, Bupati Karo didampingi Asisten III Mulianta Tarigan, Kepala Bappeda Ir. Nasib Sianturi M.Si, Kepala DPMD Abel Tarwai Tarigan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Susi Iswara Bangun, Kabag Hukum Monika Purba SH dan Kabag Pemdes/ Kelurahan Setdakab Karo Eva Angelina Sembiring

Selanjutnya, Bupati Karo bersama OPD Kabupaten Karo dan Presiden DPPT APDHI Dr Dini Dewi Herniwati SH MH menggelar rapat “Perspektif Hukum” yang mandiri, maju, terkemuka dan profesional, yang dipandu APDHI.

Menurut Dini, demi terwujudnya organisasi profesor dan doktor hukum Indonesia yang mandiri, maju, terkemuka dan profesional serta berkemampuan menjadi pemikir di bidang hukum dalam sistem hukum yang benar dan berkeadilan, sudah saatnya para pakar hukum dapat saling bergandengan tangan guna membangun bangsa.

Disampaikan, kehadiran pihaknya di Karo siap membantu daerah ini dengan bekerjasama dalam bidang hukum, agar dapat melakukan kegiatan melalui  seminar, penyuluhan, edukasi dalam “Perspektif Hukum”. “Kami siap melakukan pendampingan setiap saat jika sudah ada kerjasama melalui MoU,” tuturnya.

Sementara, Bupati Karo menyampaikan, rapat yang digelar saat ini sangat membantu Pemkab Karo. Menurutnya, masukan, saran dan gagasan berbasis hukum dan program yang dibuat APDHI sangat menarik untuk ditindaklanjuti.

Misalnya, kata dia, APDHI bersedia melakukan “Perspektif Hukum” berupa pendampingan pembahasan pembuatan Perda, konsultasi hukum dan lainnya. Kerjasama ini dapat terlaksana apabila sudah ada MoU antara kedua pihak.

“MoU sudah direspon positif, tinggal menunggu waktu saja. Rencananya, ini akan dibahas OPD ke depan. Saya sudah intruksikan agar dikaji dan dibuatkan draftnya, agar corong masuknya pihak APDHI ke Pemkab Karo, sudah ada payung hukumnya. Perlu diingat, semua kebijakan pemerintah saat ini harus berlandaskan hukum,” jelas Terkelin.

Berdasarkan amatan SUMUT BERITA, Dini Dewi Heniwati didampingi Sekjen DPPT OPDHI, Dr L. Alfies Sihombing memasang brevet penghargaan berupa bidang hukum kepada Bupati Karo. Sebaliknya, Bupati Karo menyerahkan cenderamata berupa plakat dan miniatur rumah adat Karo kepada Dini Dewi Heniwati.

  • PARDI SIMALANGO
Ke Atas