Daerah

Sidang Gugatan Zulkifli Purba Terhadap Patimah Berlanjut di Pengadilan Agama Kabanjahe

Foto kiri : Kuasa hukum penggugat, Albasius Depari SH di depan Kantor Pengadilan Agama Kabanjahe usai berlangsungnya persidangan (kiri). Foto kanan : Penggugat, Zulkifli Purba. SUMBER/dok

TANAH KARO – SUMBER

Sidang kasus perdata sebagai penggugat Zulkifli Purba dan tergugat Patimah, kembali dilanjutkan di Pengadilan Agama (PA) Kabanjahe, Jalan Djamin Ginting, Desa Sumber Mufakat, Kecamatan Kabanjahe, Rabu (28/3/2018). Sidang gugatan hak waris ini, beragendakan pemeriksaan alat-alat bukti berupa surat-surat.

Zulkifli Purba selaku putra kandung dari Alm. Maju Purba, warga Berastagi yang saat ini menetap di Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, meminta kepada Ketua Majelis Hakim PA Kabanjahe agar menegakkan keadilan seadil-adilnya atas gugatannya kepada ibu tirinya.

Hal ini disampaikan oleh Zulkifli Purba melalui kuasa hukumnya, Albasius Depari SH dan Eko Haridani Depari SH yang berkantor di Sembiring Siahaan Law Office di Jakarta, kepada sejumlah wartawan usai berlangsungnya persidangan.

“Dalam perkara ini, Zulkifli menggugat Patimah beserta anak-anaknya masing-masing Parma Purba, Lacemi br Purba, Susmianti br Purba. Selain itu, Zulkifli juga menggugat Notaris Jantoni Tarigan dan BPN Kabanjahe. Agenda sidang yakni pemeriksaan alat-alat bukti berupa surat- surat,” jelas Albasius.

Disampaikan, untuk memperkuat bukti-bukti tersebut, pihaknya telah mengajukan ke Majelis Hakim untuk dapat menghadirkan ahli di persidangan. Ahli yang dimaksud, kata dia, adalah tenaga medis dari kesehatan yakni spesialis kanker paru-paru.

“Alm. Maju Purba terkena penyakit kanker paru-paru. Ini dibuktikan dari Rumah Sakit (RS) Malaka Malaysia, RSUP H. Adam Malik Medan dan RS Amanda Berastagi. Dari resume medis itu, Alm. Maju Purba meninggal dunia akibat terkena penyakit dari kanker paru-paru ke infeksi di dalam paru-parunya,” tuturnya.

Menurutnya, tujuan pengajuan ahli medis tersebut yakni untuk proses pembuktian. Hal ini dimaksudkan agar diketahui tingkat keparahan penyakit yang diderita hingga Alm. Maju Purba meninggal dunia. “Supaya proses pembuktian ini terang benderang,” jelas Albasius.

Ia mengungkapkan, dalam perkara ini, ada indikasi penandatanganan jual beli aset rumah kontrakan sebanyak 50 unit dan losmen di Jalan Trimurti Berastagi yang dilakukan saat Alm. Maju Purba menderita sakit parah.

“Jika seseorang dalam keadaan sakit atau tidak sadar, tidak boleh (tidak sah) dilakukan penandatanganan suatu dokumen atau surat perjanjian penting apapun, karena yang bersangkutan dianggap tidak dalam keadaan normal dalam berpikir,” ungkapnya.

Bahkan, lanjutnya, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 3641K/Pdt/2001, menjelaskan tentang penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan batalnya Akta Notaris di dalam rumah tahanan.

“Apalagi orang yang sakit kanker, sudah pasti cara berpikirnya tidak normal atau tidak sadar. Jadi dalam perkara ini, ada indikasi memanfaatkan keadaan disaat darurat untuk menguasai hak waris,” terangnya.

Untuk itu, ia berharap kepada Majelis Hakim agar tidak perlu melakukan pertimbangan dalam pengajuan ahli medis ini. Karena, kata dia, setiap penggugat dan tergugat, berhak mengajukan ahli setiap saat di dalam pembuktian persidangan. Dalam perkara ini, pihaknya mengajukan ahli perdata dan ahli paru-paru.

“Kita tetap menghormati keputusan Majelis Hakim. Jika nantinya permohonan itu ditolak, agar ini dicatat di berita acara persidangan dan kami tetap mempertahankan hak kami. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU, penggugat dan tergugat berhak mengajukan ahli kapan saja disaat persidangan,” tutupnya.

Berdasarkan amatan SUMUT BERITA, kuasa hukum pihak tergugat sempat melayangkan protes kepada Majelis Hakim Muhammad Razali S.Ag SH MH, saat sidang akan dimulai. Ia memprotes jalannya sidang agar tidak dilakukan peliputan oleh awak media.

Protes tersebut akhirnya ditolak oleh Majelis Hakim karena sidang tersebut terbuka untuk umum. “Masing-masing mempunyai etika profesi, itu harus dihargai. Semua tentang pekerjaan wartawan sebagai kontrol sosial, sudah diatur dalam UU,” tegas Majelis Hakim.

  • PARDI SIMALANGO
Ke Atas