Daerah

Duh, Warga Sinabung Dikutip Biaya Tebus Beras Rp 10 Ribu

Warga Desa Gurukinayan usai menerima bansos rastra yang dikenakan kutipan biaya tebus Rp 10 ribu. SUMBER/julius sandaya s

TANAH KARO – SUMBER

Sudah jatuh, tertimpa tangga. Peribahasa ini tampaknya sangat tepat untuk menggambar kondisi yang saat ini dialami oleh warga terdampak erupsi Gunung Sinabung di Desa Gurukinayan, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo.

Pasalnya, meski tengah mengalami situasi sulit atas bencana yang menimpa, namun warga desa ini tetap saja mendapat perlakuan yang tidak pantas dari pihak pemerintahan desa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh SUMUT BERITA dari warga Desa Gurukinayan, Jumat (9/3/2018) menyebutkan, pembagian bantuan sosial (bansos) beras sejahtera (rastra) yang seyogianya tidak dikenakan pungutan, malah dikenakan biaya tebus Rp 10 ribu.

Bansos rastra ini diberikan kepada 259 Kepala Keluarga (KK) dari total warga Desa Gurukinayan yang berjumlah 836 KK. Bantuan dalam bentuk beras 10 Kg ini diberikan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong dalam keluarga kurang mampu.

Kepala Desa Gurukinayan Jason Pelawi dinilai telah melabrak aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Disela-sela penyerahan bantuan, Jason berdalih jika uang tebus beras sebesar Rp 10 ribu tersebut sebagai uang lelah dan biaya transportasi penjemputan beras dari kecamatan.

“Biaya tersebut terpaksa kami kutip untuk menutupi sewa mobil dan uang lelah petugas petugas bongkar muat. 259 KK yang mendapatkan bantuan merupakan hasil pendataan dari pemerintah pusat beberapa bulan lalu,” jelas pria yang juga bertugas sebagai guru SD di desanya ini.

Aksi ini sontak mendapat reaksi keras dari warga desa. “Setahu kami, beras ini digratiskan dari Dinas Sosial. Sekarang kok malah ada kutipan? Apakah kami mau dibuat jadi sapi perahan oleh kepala desa?,” cetus J br Sembiring, seorang nenek warga desa setempat.

Reaksi serupa juga ditunjukkan oleh warga lainnya E. Purba (60). Menurutnya, bantuan beras yang ia terima tidak ada bedanya dengan beras Bulog. “Kalau kami harus bayar Rp 10 ribu, berarti beras ini tidak gratis. Inilah kalau kepala desa seorang PNS, semua dibuat jadi duit,” kesalnya sembari menyebut Jason tidak pernah lagi masuk mengajar.

Sementara, Camat Payung Jepta Tarigan S.Sos M.Si ketika dihubungi melalui telepon selularnya menegaskan tidak ada kutipan apapun dalam pembagian bansos rastra. “Kita sama sekali tidak mengijinkan adanya pengutipan. Jika benar, itu sudah melanggar,” tegas Jepta.

Terpisah, Kepala Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Kabanjahe Zakaria Ansari melalui selularnya menjelaskan, dana tansportasi untuk penyaluran bansos rastra ini sudah disediakan. “Dana transportasi ada. Kemungkinan dari APBD, sesuai hasil musyawarah kemarin,” jelasnya.

Dijelaskan, bansos rastra pada tahun 2017 berukuran 15 Kg dengan biaya tebus Rp 1.600/ Kg. Sementara untuk bansos rastra 10 Kg tahun 2018 ini, diberikan secara gratis. “Bulog menyalurkan sampai titik  distribusi di kantor Camat. Untuk sampai ke desa, itu sudah wewenang pihak kecamatan. Intinya, dana transportasinya udah ditampung,” tutupnya.

  • JULIUS SANDAYA S
Ke Atas